BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, mengingatkan bahwa dinamika politik global yang kian tidak menentu menuntut Indonesia memperkuat persatuan nasional dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk risiko konflik berskala besar.
Berbicara dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan ke-7, Jumat (27/2/2026), Fahri mengatakan situasi internasional saat ini berpotensi menimbulkan guncangan serius terhadap stabilitas global.
“Kita harus banyak membicarakan tema kebangsaan, kewarganegaraan, pemerintahan, dan geopolitik. Apa yang terjadi di luar sana bisa menciptakan goncangan besar,” ujarnya.
Fahri menilai, dalam skenario terburuk, ketegangan geopolitik dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang menyeret banyak negara. Tanpa kesiapan matang, Indonesia berisiko menjadi korban dampak tidak langsung dari konflik tersebut.
Mandat Konstitusi dan Diplomasi Perdamaian
Menurut Fahri, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Ia merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ia menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto mendorong partisipasi Indonesia dalam forum global tersebut bukan semata kebijakan personal, melainkan bagian dari mandat konstitusional negara.
“Itu bukan kemauan presiden semata, tetapi cita-cita konstitusional yang harus kita laksanakan,” kata Fahri.
Ia juga menyinggung tradisi diplomasi perdamaian Indonesia sejak era Soekarno dan Mohammad Hatta, yang aktif membangun peran Indonesia dalam forum-forum internasional.
Seruan Persatuan di Tengah Narasi Perpecahan
Fahri mengakui munculnya berbagai narasi yang mempertanyakan langkah pemerintah bergabung dengan BoP. Namun, ia menilai situasi global yang tidak stabil justru menuntut kekompakan nasional, bukan polarisasi.
“Dalam situasi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah kekompakan. Negara dan bangsa membutuhkan persatuan,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 itu mengatakan Partai Gelora berupaya membangun kesadaran kolektif melalui forum-forum diskusi dan kajian kebangsaan. Ia juga mendorong rekonsiliasi politik yang tidak berhenti pada slogan, tetapi dioperasionalkan dalam kebijakan nyata.
Momentum Ramadan
Fahri menyebut bulan Ramadan sebagai momentum refleksi nasional bagi para elite politik dan masyarakat untuk memperkuat arah persatuan bangsa. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, jika persatuan nasional terjaga dan Indonesia konsisten meningkatkan partisipasi global, peluang menjadi kekuatan baru dunia terbuka lebar.
“Indonesia harus berkontribusi pada peradaban umat manusia. Ini momentum perjalanan menuju Indonesia sebagai kekuatan baru,” kata Fahri.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Partai Gelora dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah yang lebih proaktif di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. (Ery)
