BERITABUANA.CO, JAKARTA – Deretan nota kesepahaman (MoU) investasi bernilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat yang diteken Indonesia bersama berbagai negara dinilai belum dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada euforia penandatanganan kerja sama, melainkan memastikan seluruh komitmen investasi benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Azis, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menarik minat banyak negara untuk memperluas kerja sama investasi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Prancis, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, Singapura, Rusia, Brasil, India, hingga sejumlah negara lain telah mengumumkan komitmen investasi dengan total nilai yang disebut mendekati 175 miliar dolar AS.
Namun, besarnya angka komitmen tersebut, kata Azis, belum otomatis mencerminkan keberhasilan ekonomi nasional apabila belum diwujudkan dalam bentuk investasi riil.
“Setiap kali kunjungan luar negeri menghasilkan MoU bernilai besar, kita sering langsung menyebutnya sukses. Padahal investor belum tentu mengeluarkan satu dolar pun. Pabrik belum berdiri. Lapangan kerja belum tercipta,” ujar Azis dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).
Azis menilai tantangan terbesar investasi di Indonesia bukan lagi menarik minat investor, melainkan memastikan proses realisasi berjalan cepat dan efektif. Ia mengakui banyak kesepakatan investasi yang diumumkan secara optimistis, tetapi pelaksanaannya kerap tersendat akibat berbagai hambatan di dalam negeri.
Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala, lanjutnya, meliputi proses perizinan yang berbelit, ketidaksinkronan tata ruang, lemahnya koordinasi antarinstansi, kepastian regulasi yang belum konsisten, hingga persoalan pembebasan lahan.
Menurut Azis, bagi investor global, persoalan tersebut bukan sekadar hambatan administratif, melainkan menciptakan ketidakpastian yang dapat mengurangi minat berinvestasi.
“Investor tidak takut pada risiko. Mereka takut pada ketidakpastian. Risiko bisa dihitung, ketidakpastian tidak bisa dihitung,” katanya.
Azis juga mendorong pemerintah belajar dari negara-negara yang dinilai berhasil mengubah investasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan Korea Selatan yang tidak hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya kesepakatan investasi, tetapi dari jumlah pabrik yang beroperasi, peningkatan ekspor, serta transfer teknologi yang dihasilkan.
Sementara itu, Tiongkok dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif karena pemerintah hadir menyelesaikan berbagai persoalan sejak awal. Infrastruktur pendukung seperti lahan, pasokan listrik, pelabuhan, jaringan jalan, hingga kesiapan tenaga kerja disiapkan secara terintegrasi sebelum investasi berjalan.
Menurut Azis, Indonesia sejatinya memiliki seluruh modal untuk menjadi tujuan investasi global, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, hingga luasnya jaringan kerja sama dengan negara mitra. Meski demikian, seluruh potensi tersebut tidak akan menghasilkan dampak ekonomi apabila tidak diikuti kemampuan pemerintah mengawal implementasi investasi secara konsisten.
“Bangsa besar tidak dibedakan oleh banyaknya peluang, tetapi oleh kemampuan mengubah peluang menjadi kenyataan,” ujarnya.
Karena itu, Azis meminta pemerintah mengubah cara mengukur keberhasilan investasi. Ia menegaskan, indikator utama seharusnya bukan jumlah MoU yang ditandatangani, melainkan besarnya realisasi investasi, jumlah lapangan kerja yang tercipta, peningkatan ekspor, transfer teknologi, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh jumlah MoU yang tersimpan di lemari arsip negara. Masa depan ditentukan oleh seberapa banyak MoU yang keluar dari lemari itu dan hidup dalam ekonomi rakyat,” tutup Azis. (Asim)
