BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yorrys Raweyai menegaskan bahwa rangkaian peristiwa kekerasan yang kembali terjadi di Tanah Papua tidak boleh lagi dipandang sebagai kejadian yang berulang tanpa penyelesaian. Menurutnya, situasi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera menghadirkan langkah nyata demi menjamin keselamatan masyarakat dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys saat konferensi pers dalam rangkaian agenda Rapat Pleno Panitia Khusus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua di gedung DPD RI, Senin (6/7/2026).
Yorrys menyoroti tentang meningkatnya kekerasan di Papua yang dalam beberapa hari terakhir ini, publik dihadapkan pada sejumlah insiden yang menelan korban jiwa, mulai dari tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo hingga meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian jadi kekerasan harus dihentikan” tegas Yorrys.
Ia menilai kondisi keamanan di Papua telah memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu menjawab akar persoalan secara menyeluruh melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pembangunan yang berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan Pansus Papua DPD RI dibentuk untuk menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Pansus akan menghimpun berbagai informasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan Papua yang aman dan damai.
“Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh,” ujar Filep yang merupakan Anggota DPD RI dapil Papua Barat.
Sementara Senator Papua Tengah Eka Kristina Yeimo, yang juga merupakan Anggota Pansus Papua DPD RI menyampaikan bahwa perhatian Pansus Papua DPD RI akan diarahkan pada upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Seluruh bentuk kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun unsur sipil harus diusut secara adil sesuai ketentuan hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat terus dijaga.
“Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Eka.
Diakhir, Yorrys juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Menurutnya, rekomendasi yang nantinya dihasilkan Pansus Papua DPD RI diharapkan menjadi kontribusi nyata DPD RI dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan Papua secara lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. (Kds)
