BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wacana penyelenggaraan sekolah gratis kembali mengemuka di tengah tingginya keluhan masyarakat terhadap biaya pendidikan yang masih membebani keluarga. Aspirasi tersebut kini mendapat dukungan dari DPR RI yang menilai akses pendidikan harus menjadi prioritas utama negara, sejalan dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pendidikan gratis dapat diwujudkan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Menurutnya, banyak warga yang berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembebasan biaya sekolah dibandingkan program lain karena dampaknya dirasakan langsung oleh keluarga.
“Masyarakat kebanyakan memilih sekolah gratis dibandingkan makan gratis. Apalagi tadi bisa didengar sendiri, anak-anak dengan polosnya bahkan tidak memakan menu (Makan Bergizi Gratis) yang dibagikan,” ujar Esti dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
Politikus senior PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa penyelenggaraan sekolah gratis bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan juga merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ia mengatakan DPR bersama pemerintah telah membahas implementasi pendidikan gratis secara bertahap, khususnya untuk jenjang SD hingga SMP.
Esti menilai kebijakan tersebut harus diikuti dengan penguatan anggaran pendidikan agar kualitas layanan tetap terjaga. Selain mengurangi beban biaya yang ditanggung orang tua, pemerintah juga diminta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, memperoleh perhatian yang lebih serius.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Esti memastikan akan membawa berbagai aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat pembahasan kebijakan nasional agar dapat diwujudkan dalam penyusunan anggaran pemerintah.
“Biaya di sekolah negeri harus dikurangi dan honor guru wajib menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Selain persoalan biaya sekolah, Esti juga mengingatkan seluruh pihak agar penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Ia menegaskan bantuan yang diterima siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK harus diterima secara utuh tanpa adanya potongan dalam bentuk apa pun.
Menurut Esti, tidak boleh ada pihak, baik sekolah, kader, maupun tim lapangan yang mengatasnamakan dirinya, melakukan pemotongan dana bantuan tersebut. Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik penyimpangan sehingga hak peserta didik tetap terlindungi dan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan. (Asim)
