BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Desakan itu muncul setelah lima peserta meninggal dunia selama mengikuti pelatihan.
Menurut TB Hasanuddin, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas calon pengelola koperasi tetap diperlukan. Namun, ia menilai pendekatan latihan dasar kemiliteran sudah tidak relevan apabila justru menimbulkan korban jiwa.
“Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan hingga Sabtu (27/6/2026), jumlah peserta SPPI yang meninggal dunia telah mencapai lima orang. Korban terbaru diketahui bernama Nola Dya Sari.
TB Hasanuddin menilai materi Latsarmil tidak selaras dengan kebutuhan kompetensi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, tugas utama para peserta adalah mengelola koperasi secara profesional, memperkuat tata kelola organisasi, mengembangkan usaha, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia menilai kurikulum pelatihan seharusnya lebih diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan, akuntansi, serta tata kelola keuangan koperasi. Sementara latihan fisik berintensitas tinggi dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab para calon manajer dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta.
Mantan perwira tinggi TNI AD tersebut berharap insiden yang menewaskan lima peserta menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh desain Program SPPI, terutama pelaksanaan Latsarmil. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan jaminan keselamatan bagi setiap peserta.
“Jangan sampai tujuan membangun SDM yang berkualitas justru dibayar dengan hilangnya nyawa peserta. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pendidikan dan pelatihan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mendesak pemerintah segera menyusun metode pembinaan karakter yang lebih aman, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, tujuan program untuk mencetak pengelola koperasi yang profesional tetap dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan peserta. (Asim)
