BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi I DPR RI mendesak agar kasus dugaan penganiayaan petani di Desa Suka Maju, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara yang menewaskan korban bernama Luis David Hutabarat (32) diusut secara transparan, akuntabel, dan profesional. Kasus penganiayaan fatal ini terjadi pada Selasa, 16 Juni 2026, dan diduga kuat melibatkan oknum TNI aktif berinisial Serma BD beserta seorang pensiunan militer.
Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendesak pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut diduga merupakan anggota TNI aktif.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut, sekaligus mendorong agar proses pengusutannya dilakukan secara transparan. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Cindy Monica dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
*Desakan dari DPR RI*
_*Proses Terbuka*_: Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Sukmawati, menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyelidikan internal yang sedang dilakukan oleh Kodam I/Bukit Barisan harus berjalan transparan tanpa ada yang ditutupi.
_*Hukum Tanpa Pandang Bulu*_: Komitmen penegakan disiplin militer menjadi prioritas utama. Jika terbukti bersalah, para pelaku wajib dijatuhi sanksi hukum tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
_*Penguatan Pengawasan*_: Kasus ini diminta menjadi evaluasi total demi memperkuat pengawasan internal aparat negara guna melindungi hak-hak masyarakat sipil.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi bidang pertahanan, ia turut mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal dan memberikan keterangan kepada publik. Meski demikian, ia menekankan agar seluruh proses berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas legislator dari dapil Sumatera Barat II itu.
Cindy juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk terus memperkuat profesionalisme aparat negara, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.
“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan menghormati proses hukum yang berjalan di Polisi Militer serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi. (jim)
