BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah berencana menutup sekitar 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi. Langkah yang diambil ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Demikian diungkapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sangat terkejut mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang melebihi 1.000 entitas saat mulai menjabat sebagai kepala negara. Padahal, sebelumnya ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.
Prabowo mengaku baru mengetahuinya ketika dirinya menjadi Presiden. Ia baru tahu kalau jumlahnya ternyata 1.000 lebih. Saat ini sudah tutup kurang lebih 240 (perusahaan). Yang ditutup tidak pernah ada untungnya, malah merugi terus.
Saat ini, lanjut Prabowo, proses penataan BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah, juga menargetkan penutupan 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.
“Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah,” ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi membebani keuangan negara. Ia mencontohkan pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris yang tetap harus dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.
Menurut perhitungannya, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris, maka penutupan ratusan perusahaan dapat mengurangi beban pengeluaran yang selama ini harus ditanggung negara.
“Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240 (BUMN). Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi, sama empat komisaris, itu delapan (orang) kali 200 (perusahaan). Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu,” katanya.
Prabowo mengklaim langkah penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar bagi negara.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya praktik tata kelola yang menurutnya bermasalah di sejumlah perusahaan negara. Ia menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi tidak jarang dimanfaatkan untuk menutupi berbagai penyimpangan.
“Sudah rugi, minta bonus lagi,” kata Prabowo. (Jil)
