BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR menyoroti kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 yang masih dinilai belum optimal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi (BBM dan LPG 3 kg) dan bansos agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan berbasis penerima manfaat.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan pelestarian lingkungan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sebagai wakil pemerintah, Menkeu menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi DPR RI. Dalam Rapat Paripurna pada Kamis (4/6/2026), fraksi-fraksi di DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan negara melalui perluasan basis penerimaan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.
lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penguatan penerimaan negara akan dilakukan melalui sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan analisis big data guna memperluas basis perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Selain itu, pemerintah juga menekankan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penguatan tata kelola sumber daya alam, inovasi layanan publik, hingga penguatan penegakan hukum dan penagihan piutang negara.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi terkait kualitas belanja negara, pemerintah menegaskan akan melanjutkan efisiensi dan refocusing anggaran agar belanja negara semakin produktif dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi dan bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar perlindungan sosial lebih adil dan tepat sasaran. “Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung,” kata Purbaya.
*Poin Utama Perbaikan APBN*
Berdasarkan tanggapan resmi pemerintah dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, beberapa komitmen strategis yang akan dijalankan meliputi:
_Penyaluran Berbasis Individu: Mengubah skema subsidi yang sebelumnya melekat pada komoditas menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak._
_Akurasi Data DTSEN: Mengintegrasikan data kemiskinan tunggal demi menekan tingkat kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion error) yang sempat disorot oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR._
_Sinergi Pusat-Daerah: Memperkuat penyelarasan belanja untuk mendukung program prioritas nasional di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa._
_Keberlanjutan Fiskal: Menjaga defisit anggaran secara prudent (hati-hati) dan terukur guna menjamin stabilitas ekonomi jangka menengah hingga panjang._
*Proyeksi Arsitektur Makro Fiskal*
Sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, pemerintah juga telah merancang kerangka awal postur makro ekonomi dengan rincian target sebagai berikut:
Komponen AnggaranTarget Capaian (% terhadap PDB)
Pendapatan Negara11,82% hingga 12,40%Belanja Negara13,62% hingga 14,80%
Defisit Anggaran1,8% hingga 2,4%
Langkah penajaman efisiensi belanja ini diharapkan dapat memperluas ruang fiskal negara sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi kelompok masyarakat rentan dan kelas menengah ke bawah.
Di sisi lain, pemerintah memastikan sinergi belanja pusat dan daerah terus diperkuat guna meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam pidatonya, pemerintah juga merespons pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai pentingnya pengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur. Pemerintah memastikan kebijakan pembiayaan APBN 2027 tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang, sekaligus mendukung kegiatan produktif yang memperkuat daya saing nasional.
Pemerintah juga menyatakan skema pembiayaan defisit akan dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan melalui sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional. (jim)
