BKSAP DPR Dorong Bali Susun Roadmap Pariwisata Berkualitas, Tinggalkan Mass Tourism

by
Anggota F-PKS MPR/DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi bersama Presiden Prabowo Subianto saat akan memasuki Gedung Kura-kura MPR RI. (Foto: Dok. Pribadi)

BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Bali didorong segera menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi pembangunan sektor pariwisata dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan akibat tingginya arus wisatawan.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026) mengatakan Bali perlu mulai meninggalkan paradigma keberhasilan pariwisata yang hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan.

Menurut dia, tren global saat ini bergerak ke arah quality tourism yang lebih menekankan kualitas pengalaman wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta dampak ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat lokal.

“Saya menyarankan agar Pemprov Bali memiliki roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi dari mass tourism menuju quality tourism. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat, sementara tekanan terhadap lingkungan bisa dikurangi,” ujar Habib Aboe.

Saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026), dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster tersebut, Habib Aboe menilai Bali memiliki peluang besar menjadi pelopor pengembangan pariwisata berkualitas di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan itu, ia menekankan pentingnya mendorong investasi yang tidak hanya bernilai besar, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Menurut dia, investasi yang dibutuhkan Bali adalah investasi yang berkualitas, berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta mampu menciptakan transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat lokal.

“Yang dibutuhkan Bali bukan sekadar investasi besar, melainkan investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, dan mampu menghasilkan transfer teknologi bagi masyarakat lokal,” kata mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.

Habib Aboe juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, menetapkan sektor-sektor prioritas yang dapat ditawarkan kepada mitra internasional. Selain sebagai destinasi wisata dunia, Bali dinilai memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran global mengenai praktik pariwisata berkelanjutan.

Ia mengusulkan agar Bali menginisiasi forum internasional yang secara khusus membahas isu pariwisata berkelanjutan, ketahanan destinasi wisata, dan pelestarian budaya. Forum tersebut dapat melibatkan pemerintah, parlemen, akademisi, serta pelaku usaha dari berbagai negara.

“BKSAP siap mendukung upaya tersebut melalui jalur diplomasi parlemen dan jejaring internasional yang kami miliki,” ujar politisi PKS dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) itu.

Melalui kunjungan kerja ke Bali, BKSAP menyatakan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dengan parlemen dan berbagai mitra internasional guna mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di Pulau Dewata. Upaya itu diharapkan dapat memperbesar manfaat ekonomi sektor pariwisata bagi masyarakat tanpa meningkatkan beban terhadap lingkungan dan budaya lokal. (Ery)