BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menginginkan pertemuan antara DPD RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dilakukan secara rutin guna memperkuat penyampaian aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
GKR Hemas mengatakan hal itu saat memberikan keterangan pers, usai melakukan pertemuan dengan Menko PMK Pratikno, di Gedung Kemenko PMK, Selasa (9/6/2026).
Hemas menjelaskan bahwa DPD RI merupakan lembaga yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memahami berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
“DPD ini sebetulnya yang selalu berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, kami mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di daerah setiap tahunnya,” ujar Hemas.
Ia menilai komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah diperlukan agar berbagai perkembangan dan perubahan kondisi di daerah dapat segera disampaikan serta ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
“Kalau perlu kita lebih sering bertemu, supaya setiap kali ada perubahan-perubahan yang terjadi di daerah itu bisa kami sampaikan, khususnya kepada pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan anggota DPD RI. Ia mengakui para senator memiliki pemahaman yang kuat mengenai kondisi riil masyarakat di daerah, terutama terkait isu pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
“Kami bersyukur menerima kunjungan dari DPD karena Bapak-Ibu anggota sangat memahami realitas di lapangan. Banyak masukan yang disampaikan kepada kami mengenai kondisi pendidikan, kesehatan, dan berbagai persoalan lainnya di daerah,” ujar Pratikno.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi bekal penting bagi Kemenko PMK dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan DPD RI dalam memperkuat pembangunan manusia di seluruh Indonesia.
Pratikno menjelaskan bahwa Kemenko PMK memiliki peran mengoordinasikan berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan sektor pembangunan manusia dan kebudayaan.
“Kami mengoordinasikan sembilan kementerian dan tujuh lembaga yang terkait dengan isu-isu pembangunan manusia dan kebudayaan. Karena itu, masukan dari daerah sangat penting bagi kami dalam mengawal program-program Presiden agar tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada GKR Hemas dan seluruh anggota DPD RI yang telah hadir dan memberikan berbagai masukan strategis bagi pemerintah.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara DPD RI dan Kemenko PMK dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah serta mendukung pelaksanaan program pembangunan manusia yang lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia. (Kds)
