BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas memprioritaskan anggaran untuk perawatan alat operasional utama (aloptama) guna memastikan kesiapan mitigasi bencana nasional. Urgensi ini ditekankan dalam forum legislatif karena keterbatasan anggaran yang dimiliki kedua lembaga tidak boleh mengorbankan kualitas perlindungan nyawa publik.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan bahwa untuk belanja pegawai di kedua instansi tersebut sudah tidak memiliki kendala karena bersifat wajib. Namun, tantangan utama Basarnas saat ini berada pada dana operasional dan belanja modal. Guna mengatasi hal itu, pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan yang memungkinkan Basarnas mengakses dana siap pakai jika terjadi kedaruratan bencana.
“Kalau Basarnas itu masalahnya di dana operasi dan belanja modal. Tapi sudah kita back-up, mereka dibantu bisa mengakses BA-99. Jadi kalau ada bencana, anggaran mereka kurang, nanti pemerintah yang support,” kata Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026).
Sementara untuk BMKG, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti bahwa pemenuhan data cuaca nasional saat ini sudah terintegrasi dengan cukup baik. Meski demikian, Indonesia dinilai masih membutuhkan sekitar 30 hingga 40 unit radar tambahan untuk mencakup seluruh wilayah kepulauan dan laut yang sangat luas. Tambahan radar ini krusial untuk mendukung sektor penerbangan, pelayaran, hingga pertanian.
“Saya dapat informasi tahun depan ada tambahan 5 (radar). Mudah-mudahan kalau memang ada tambahan anggaran lagi, ini bisa dipercepat,” ujarnya.
Menyikapi keterbatasan anggaran yang ada, Lasarus memberikan catatan tegas dan instruksi khusus kepada kedua mitra kerja Komisi V tersebut mengenai skala prioritas yang harus diambil dalam menyusun rencana kerja.
“Kita minta perawatan itu diutamakan dulu. Kalau ada uangnya bisa pengadaan baru. Kalau tidak ada (anggaran), barang yang ada dirawat. Untuk Basarnas juga sama, tolong unit-unit yang vital seperti helikopter, kapal, hingga rubber boat yang sudah ada di seluruh Indonesia, itu diutamakan dulu,” jelasnya.
Poin Utama Desakan Komisi V DPR RI
Prioritas Perawatan Alat: Keandalan sistem peringatan dini (seperti radar cuaca dan sensor gempa) serta alat penyelamatan (SAR) wajib dijaga melalui pemeliharaan rutin.
Optimalisasi Anggaran Terbatas: Mengingat besaran pagu anggaran dinilai masih minim dibanding tingginya potensi risiko bencana di Indonesia, perencanaan program harus fokus pada sektor yang berdampak langsung ke masyarakat.
Modernisasi Sistem: Mendorong penggunaan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan mobile blasting untuk mempercepat distribusi informasi darurat secara langsung. (jim)
