BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihak parlemen menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Komisi III DPR RI menilai penggeledahan cepat ini merupakan bukti ketegasan pemerintah dalam mengawal agar program prioritas negara tidak diselewengkan
Sikap ini diambil karena DPR meyakini aparat penegak hukum (APH) memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya.
“Apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Sementara terkait dengan dugaan adanya pelanggaran hukum dalam BGN, pihaknya menegaskan bahwa hal itu telah menjadi bahan evaluasi di Komisi IX DPR RI, untuk menjadi masukan kepada pemerintah agar memperbaiki tata kelola BGN.
“Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi IX kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan,” ungkapnya.
“Sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah,” kata Dasco menambahkan.
Diketahui Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pagi ini sekitar pukul 09.40 WIB. Penggeledahan dilakukan usai Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN.
Penggeledahan itu dilakukan di tengah sorotan terhadap BGN setelah pemerintah merombak jajaran pimpinannya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Lodewyk Pusung dicopot dari jabatannya.
Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari. (jim)
