BERITABUANA.CO, JAKARTA – DPR RI kembali mengirimkan pimpinan dan anggota bersama sejumlah menteri ke wilayah terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memastikan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat berjalan cepat. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen sekaligus upaya mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan warga di daerah terdampak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perhatian terhadap kondisi masyarakat NTT disampaikan dalam rapat paripurna DPR masa sidang I tahun 2026-2027, Selasa (18/8/2026). Ia menyampaikan dukacita kepada masyarakat yang terdampak gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026).
Dasco mengatakan DPR sebelumnya telah mengirimkan perwakilan ke NTT pada Minggu (16/8/2026). Perwakilan tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk membahas penanganan dampak bencana.
“DPR telah mengirimkan perwakilannya pada tanggal 16 Agustus 2026 ke NTT dan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah,” kata Dasco saat membuka rapat paripurna, Selasa (18/8/2026)
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah konkret bagi masyarakat yang terdampak gempa.
“Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah,” ujar Dasco.
Turun Langsung ke Lokasi
Dasco mengatakan DPR akan kembali mengirimkan pimpinan dan anggota ke wilayah yang terdampak gempa. Kunjungan tersebut akan dilakukan bersama Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait untuk melihat kebutuhan penanganan secara langsung.
“Diinformasikan bahwa pada esok hari pimpinan DPR telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT,” katanya.
Rombongan tersebut akan melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait di wilayah terdampak. Pertemuan di lapangan diharapkan dapat mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat setelah bencana.
Kehadiran pimpinan dan anggota DPR bersama pemerintah juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan warga di lokasi terdampak dapat diidentifikasi secara langsung. Dengan demikian, langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
DPR Dorong Penyesuaian Anggaran
Selain memastikan penanganan bagi masyarakat, DPR juga akan mendorong pemerintah melakukan penyesuaian atau relokasi anggaran apabila diperlukan untuk menangani dampak gempa.
Pembahasan mengenai kebutuhan anggaran tersebut akan dilakukan bersama pemerintah di wilayah terdampak. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan penanganan darurat hingga proses pemulihan dapat segera dipenuhi.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan masyarakat dan wilayah yang terdampak.
Kunjungan langsung ke lokasi bencana juga menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap respons pemerintah. Pengawasan tersebut mencakup penanganan kebutuhan masyarakat, dukungan anggaran, hingga langkah pemulihan wilayah pascabencana.
Dengan turun langsung ke daerah terdampak, DPR berharap penanganan gempa di NTT tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan masyarakat dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. (Asim)
