BERITABUANA.CO, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp844 miliar per Kamis, 21 Mei 2026. Itu berarti sekitar 67 persen dari target penyaluran KPP perseroan sebesar Rp1,2 triliun untuk sepanjang tahun 2026.
Kepada pers, seperti dikutip Sabtu (23/5/2026), Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengaku optimistis dapat memenuhi target tersebut dengan mengoptimalkan ekosistem syariah nasional.
“Masyarakat Indonesia adalah masyarakat terbesar umat Muslimnya dan penetrasi ekonomi syariah masih tinggi peluang untuk peningkatannya,” kata Anggoro Eko Cahyo.
Untuk menggapai target tersebut, BSI menggandeng sejumlah lembaga masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk memperluas akses pembiayaan rumah bersubsidi tersebut.
“Kami akan lebih mudah untuk menggali potensinya, termasuk juga yang kami dorong adalah guru-guru di pesantren-pesantren untuk bisa menikmati program KPP ini,” ujar Anggoro.
Di luar KPP, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi. Hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026), mendorong BSI untuk berpartisipasi dalam sejumlah program groundbreaking perumahan bersubsidi tahun ini.
Menteri Ara menyatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan lahan pembangunan rumah bersubsidi di Kelapa Gading (Jakarta), Tangerang, Bogor, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara.
Ara telah menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid untuk memastikan lahan tersebut siap dimanfaatkan.
Ara berharap lokasi-lokasi tanah yang sudah disiapkan Menteri ATR Nusron Wahid, itu bisa juga 1-2 groundbreaking dari BSI tahun ini. “Apakah mungkin di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Sumatera Utara, terutama di daerah padat penduduk.” (OSC).
