BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disetorkan ke negara berhasil meningkat di 2025, setelah adanya koreksi laporan keuangan dari banyak perusahaan BUMN.
Hal diungkap Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, dividen BUMN pada 2025 yang disetor ke negara mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari 2024 yang mencapai Rp85,5 triliun.
“Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, dividen BUMN yang disetor 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari 2024 yang mencapai Rp85,5 triliun,” kata Prabowo.
Sedangkan jika dikurangi dari Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN pada 2025 mencapai Rp138 triliun, naik 160% dari 2024 yang mencapai Rp53 triliun.
Prabowo menargetkan dividen BUMN pada 2026 naik hingga menjadi Rp200 triliun, di mana dividen BUMN 2026 tanpa ada PMN. Artinya, dividen BUMN 2026 berpotensi mengalami kenaikan hingga 400%.
Artinya, ungkap Prabowo, ini menandakan bahwa kenaikan dividen bisa terjadi jika manajemen BUMN dilakukan dengan akal sehat dan dilakukan dengan jujur dan adil, demi kepentingan rakyat.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Prabowo.
Usut Korupsi di Bea Cukai
Pada hal lain, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengusut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena masih banyak ditemukan penyelundupan.
“Menteri keuangan usut bea cukai juga. Tugasmu jaga penyelundupan kenapa masih banyak penyelundupan di situ,” ujarnya.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya meminta mengusut bea cukai sebagai bentuk tantangan bagi lembaga tersebut untuk melawan penyelewengan dan penyelundupan yang merugikan rakyat.
“Gak ada masalah kita justru menantang mereka berbuat yang berbaik. Mereka anak-anak kita harus kita tegakkan rakyat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan mereka,” tegasnya.
Kinerja bea cukai sendiri mendapat sorotan tajam dari Presiden Prabowo Subianto sejak akhir 2025 dan ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun tidak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarkan dan diganti dengan Société Générale de Surveillance (SGS). Meskipun demikian, arah pembubaran tersebut kian pudar seiring penilaian kinerja bea cukai.
Seperti dikabarkan sebelumnya, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Presiden Prabowo bahkan kini telah memberikan penghargaan kepada DJBC untuk perbaikan yang telah dilakukan, seperti memperkuat kebijakan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal.
“Kalau kita lihat dari penghargaan atau dari pidato presiden ke Bea Cukai Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan dari Bea Cukai,” tutur Purbaya beberapa waktu lalu di kantornya, dikutip Selasa (11/8/2026).
“Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus diperbaiki, itu adalah signal yang clear, ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita,” tegasnya. (Tim)
