BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyatakan Polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terus menuai sorotan publik.
Fernando pun mendesak pimpinan MPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LCC maupun program sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Ia juga meminta pimpinan MPR mencopot pejabat Kesekjenan yang menjadi dewan juri final LCC di Kalimantan Barat karena dinilai telah memperburuk citra lembaga.
Selain itu, Fernando berharap pimpinan MPR segera menunjuk sekretaris jenderal definitif untuk menggantikan Siti Fauziah agar kinerja kesekjenan dapat berjalan lebih optimal.
Fernando Emas menjelaskan bahwa persoalan dalam ajang tersebut telah merusak citra lembaga negara karena dinilai tidak profesional dalam proses penilaian.
Fernando mengatakan ketidakcermatan dewan juri serta sikap pembawa acara yang dianggap tidak independen memunculkan kesan di masyarakat bahwa kemenangan SMAN 1 Sambas sudah dikondisikan sejak awal.
“Polemik ini semakin besar karena publik melihat ada ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan final LCC tersebut,” ujar Fernando dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Ia juga menyoroti keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak pertandingan ulang sebagaimana diputuskan pimpinan dan Sekretariat Jenderal MPR. Menurutnya, penolakan tersebut bisa dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap panitia dan dewan juri.
Fernando menilai langkah pertandingan ulang justru berpotensi memperpanjang polemik dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap MPR. Karena itu, ia menyarankan agar pimpinan MPR melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian final.
“Lebih baik dilakukan evaluasi nilai dengan menambahkan nilai kepada SMAN 1 Pontianak dan mengurangi nilai SMAN 1 Sambas agar persoalan ini bisa diselesaikan secara adil,” katanya.
Selain menyoroti pelaksanaan LCC, Fernando juga mengkritik kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang selama ini dijalankan MPR. Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya benar-benar ditujukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menegaskan program tersebut jangan hanya dijadikan kegiatan formalitas yang berorientasi pada penyerapan anggaran negara.
“Kalau kegiatan sosialisasi Empat Pilar hanya untuk menghabiskan anggaran negara dan pelaksanaannya tidak maksimal, sebaiknya dihentikan saja,” pungkas Fernando. (Kds)
