BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada sektor pertanian, pemerintah diminta tidak mengulang keterlambatan penanganan seperti yang terjadi di Sumatera. Banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah, kini dinilai berpotensi memperparah tekanan terhadap ketahanan pangan nasional jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah agar segera mempercepat penanganan dampak banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak. Ia menilai, keterlambatan dalam mendiagnosis dan menangani dampak banjir akan memperburuk kondisi petani.
“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” kata Alex dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Banjir di Demak diketahui dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada akhir pekan lalu. Akibatnya, sekitar 671 hektare lahan persawahan terendam, ribuan rumah terdampak, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Menurut Alex, proses rehabilitasi sawah terdampak banjir memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan proyek infrastruktur pada umumnya. Hal ini membuat waktu pemulihan menjadi lebih panjang.
“Rehabilitasi sawah ini bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang kompleks,” ujarnya.
Ia merujuk pada data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) per 28 Maret 2026. Dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi target rehabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baru 991 hektare yang berhasil direhabilitasi atau sekitar 2,32 persen. Sementara itu, 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.
Secara rinci, di Aceh baru 42 hektare sawah direhabilitasi dari target 31.464 hektare. Di Sumatera Utara, realisasi rehabilitasi mencapai 170 hektare dari target 7.336 hektare. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare sawah telah direhabilitasi dari target 3.902 hektare.
Alex menegaskan, capaian tersebut harus menjadi pelajaran agar penanganan di Demak tidak mengalami perlambatan serupa.
“Kita mendesak pemerintah untuk segera melakukan percepatan rehabilitasi sawah. Di tengah situasi global yang tidak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir harus menjadi prioritas yang dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Perlunya Sistem Perlindungan Produksi
Lebih lanjut, Alex yang juga Ketua Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI menilai banjir di Demak bukan sekadar bencana lokal, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas produksi pangan.
“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak, terutama karena terjadi di wilayah penyangga produksi pertanian Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menilai, kehilangan lahan produktif dalam skala besar tidak bisa lagi dipandang sebagai kerugian lokal, terutama di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim dan gangguan hidrometeorologi yang kian sering terjadi bersamaan dengan musim tanam.
Menurut dia, persoalan mendasar dari berulangnya banjir yang merendam sawah adalah belum adanya sistem perlindungan produksi yang mampu merespons risiko secara cepat.
“Ketika sawah terendam, yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi, waktu kerja petani, dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian,” kata Alex.
Ia menambahkan, dalam banyak kasus, beban terbesar justru muncul setelah banjir surut, ketika petani harus memulai kembali dari nol dengan kondisi ekonomi yang semakin terbatas.
Karena itu, Alex menekankan pentingnya langkah penanganan yang tidak hanya berhenti pada pendataan lahan terdampak, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi.
“Yang lebih menentukan adalah apakah lahan masih bisa diselamatkan dalam musim tanam berjalan, bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian benar-benar berjalan di wilayah rawan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa skema pemulihan yang cepat dan terukur, gangguan produksi pangan berpotensi berkembang menjadi tekanan harga yang dirasakan masyarakat luas.
“Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” kata Alex. (Ery)
