BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polemik pernyataan pengamat politik pendiri SMRC Sjaiful Mujani, terkait
ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, terus dihujani kritik. Kali ini datang dari pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi yang mengkritik keras ajakan tersebut.
Narasi perdebatan ini bermula dari beredarnya potongan video pernyataan Saiful dalam sebuah forum Halal Bihalal di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, yang kemudian diunggah ulang oleh Hasan melalui akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, Hasan menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Saiful yang dinilai melampaui batas kritik dalam sistem demokrasi.
“Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya,” ujar Hasan dalam unggahan Instagram @hasan_nasbi, Senin (6/4/2026).
Video yang disertakan memperlihatkan Saiful Mujani berbicara dalam forum bertajuk “Halal Bihalal: Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar pada 31 Maret 2026. Dalam pernyataannya, Saiful menyinggung peran gerakan rakyat dalam peristiwa reformasi 1998.
“Ya hanya kita yang bisa, rakyat. ‘98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto,” kata Saiful dalam potongan video tersebut.
Menanggapi hal itu, Hasan yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada era pemerintahan sebelumnya menilai sebagian pihak kerap mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi, namun hanya menerima demokrasi ketika hasilnya sesuai dengan kepentingan mereka.
Ia juga menyoroti kecenderungan sejumlah tokoh yang, menurutnya, mulai menyampaikan pernyataan yang berlebihan, termasuk ajakan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
“Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang pollster,” ujarnya.
Hasan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menilai ajakan menjatuhkan pemerintah tidak dapat dibenarkan apabila tidak disertai pelanggaran hukum atau konstitusi oleh pemerintah.
“Kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak menabrak konstitusi, tetapi Anda mengajak masyarakat menjatuhkan presiden karena keinginan tidak tercapai, itu sesuatu yang tidak bisa diterima,” kata Hasan. (Ery)
Polemik ini menambah daftar perdebatan publik terkait batas antara kritik dan delegitimasi kekuasaan dalam praktik demokrasi di Indonesia. (Ery)
