BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini penting demi memastikan kebijakan tersebut mencapai hasil yang ditargetkan pemerintah.
“Kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda. Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakartra, Rabu (1/4/2026).
Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada hari Jumat setiap pekan. Terkait hal itu, Khozin memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan.
“Menekankan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh ASN sebagai alasan untuk memperpanjang libur akhir pekan (long weekend) tanpa bekerja secara efektif,” ujarnya.
Di luar soal penerapan WFH pada hari Jumat, Khozin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini untuk secara serius mendesain transportasi umum di daerah lebih baik lagi. Selain itu, penerapan WFH menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara.
“Karena itu, dalam pelaksanaan WFH ini tidak sekadar urusan birokrasi semata, tapi terkait transportasi umum dan momentum pengendalian polusi di daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,” tutupnya. (jim)
