BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026, terutama terkait lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor.
Peringatan tersebut disampaikan Saiful dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Saiful, pemerintah harus memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar masyarakat tidak terbebani saat ingin pulang ke kampung halaman. Ia menegaskan, tradisi mudik yang telah menjadi momen penting bagi jutaan keluarga Indonesia tidak boleh terganggu oleh lonjakan harga.
“Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu karena hal ini,” kata Saiful.
Selain harga tiket, Komisi V juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau ODOL. Kendaraan jenis ini dinilai kerap menjadi penyebab kecelakaan serta kerusakan jalan, sehingga perlu penindakan tegas di lapangan.
Saiful juga mengingatkan potensi gangguan pada layanan transportasi, termasuk keterlambatan jadwal perjalanan, terutama di sektor penerbangan. Menurutnya, koordinasi antarinstansi harus diperkuat untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah maraknya angkutan mudik ilegal atau yang disebutnya sebagai “angkutan umum zombie”. Modus ini biasanya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan perusahaan yang dioperasikan layaknya angkutan umum tanpa pengawasan keselamatan yang memadai.
“Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung,” ujarnya.
Dalam hal infrastruktur, Komisi V terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan serta memastikan kesiapan sarana-prasarana di jalur mudik. Hal tersebut mencakup perbaikan jalan rusak, pemasangan lampu penerangan di titik rawan kecelakaan, serta pengelolaan rest area agar tidak menjadi titik kemacetan.
Ia juga meminta Badan Pengatur Jalan Tol memastikan standar pelayanan minimum di jalan tol terpenuhi, termasuk penyampaian informasi rekayasa lalu lintas seperti skema one way secara berkala kepada masyarakat.
Selain faktor infrastruktur, Saiful menyoroti potensi risiko cuaca selama masa mudik. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode mudik diperkirakan masih berada dalam musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir dan kondisi jalan licin di sejumlah wilayah.
“Kami minta BMKG terus memperbarui informasi cuaca agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan mereka,” kata Saiful.
Namun perhatian terbesar Komisi V tertuju pada tingginya risiko kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor. Berdasarkan data yang dihimpun DPR dari periode 2022 hingga 2025, sekitar 75,9 persen kecelakaan selama masa mudik dialami oleh pengguna sepeda motor.
Angka tersebut dinilai mengkhawatirkan karena sebagian besar korban berasal dari kelompok usia muda. Data menunjukkan kelompok usia 17 hingga 25 tahun menyumbang sekitar 28,54 persen kasus kecelakaan, sementara anak di bawah 17 tahun mencapai sekitar 15 persen.
“Kita tidak boleh menggadaikan masa depan anak muda. Banyak keluarga yang membawa anak di bawah umur menggunakan sepeda motor untuk mudik. Risikonya sangat besar,” ujar Saiful.
Meski pelarangan total penggunaan sepeda motor untuk mudik dinilai belum realistis, Komisi V mendorong pemerintah memperluas program mudik gratis dengan moda transportasi yang lebih aman seperti bus dan kereta api.
Menurut Saiful, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus memindahkan sebagian besar pemudik motor ke moda transportasi yang lebih aman.
“Keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama. Dengan sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, risiko kecelakaan selama mudik bisa ditekan,” kata Saiful.
Polri Prediksi 4 Gelombang Puncak Arus Mudik dan Balik
Sementara pembicara lainnya, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal, mengaku sudah merampungkan persiapan Operasi Ketupat untuk menyambut musim mudik Lebaran 2026.
Korlantas Polri sudah memprediksi adanya empat gelombang puncak pergerakan masyarakat, yakni dua saat mudik dan dua saat balik, serta kesiapan 10 jalan tol fungsional di Jawa.
“Polri berkomitmen memastikan perjalanan pulang kampung berjalan lancar, aman, dan bebas dari potensi kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya,” kata Faizal
Faizal memulai paparannya dengan menyoroti keberhasilan Operasi Ketupat tahun 2024-2025 yang mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat dan pemerintah. Indikatornya sangat bagus, dimana jumlah pelanggaran, laka lantas, hingga kejadian kriminalitas semuanya mengalami penurunan.
“Manajemen lalu lintas yang kami laksanakan memberikan dampak positif tersebut,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Polri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi dalam dua gelombang, yaitu tanggal 14-15 dan 18-19 Maret. Sementara itu, arus balik diprediksi memuncak pada tanggal 24-25 dan 28-29 Maret.
“Berdasarkan prediksi ini, kami bersama stakeholder lainnya telah mempersiapkan personel dan penempatan posko secara matang,” tambahnya.
Fokus Utama, Sentralisasi Kerawanan
Salah satu fokus utama Polri adalah sterilisasi kerawanan di lima karakteristik lokasi keamanan utama. Pertama, jalan tol dan rest area. Faizal mengakui isu rest area menjadi perhatian penting, sehingga pihaknya telah melakukan evaluasi di sejumlah rest area jalur Jakarta-Cikampek dan Bandung.
“Kami sudah menyiapkan sistem digital yang memantau jumlah kendaraan masuk dan keluar secara real-time. Informasi ketersediaan parkir akan disebarluaskan melalui radio, media sosial, dan petugas di lapangan agar masyarakat bisa mengetahui kondisi terkini,” jelasnya.
Kedua, jalan arteri dan jalan nasional yang rawan kemacetan, terutama di pasar tumpah, lokasi perbelanjaan, dan persimpangan yang membutuhkan pengaturan langsung. Ketiga, pelabuhan penyeberangan, bandara, terminal, dan stasiun.
“Polri mengantisipasi dampak cuaca dan memastikan sistem antrean serta penggunaan dermaga tambahan berjalan lancar,” kata Faizal seraya juga menyebutkan adanya penambahan dermaga di Bakauheni yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan.
Keempat, tempat wisata dan area modifikasi kendaraan. Polri akan menempatkan pos pemeriksaan (checkpoint) di titik-titik strategis, seperti di KM 81 jalur Jakarta-Cikampek, untuk memeriksa kendaraan perempuan, kendaraan rental, serta angkutan ilegal yang beroperasi bolak-balik tanpa istirahat.
“Kami bekerja sama dengan pihak perhubungan dan kesehatan. Jika pengemudi ditemukan kelelahan, kami akan memaksa mereka untuk istirahat demi keselamatan,” tegasnya.
Kelima, tempat ibadah yang menjadi konsentrasi massa juga akan dijaga keamanannya.
Upaya Urai Kemacetan
Dalam upaya mengurai kemacetan di Jawa, Faizal mengumumkan kesiapan 10 jalan tol fungsional. Dua di antaranya yang dinilai sangat membantu adalah Tol Jabar Selatan (Cipeuyeum-Cisokan) yang siap 100% dan akan menampung arus dari arah Bandung yang sebelumnya memadati Cikampek, serta Tol fungsional menuju Sukabumi yang akan menghindari titik kritis di Pasar Cibadak.
“Tol-tol fungsional ini akan sangat membantu mengalirkan kendaraan dan mengurangi beban di jalur utama,” pungkasnya. (Tim)
