BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi XI menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (khususnya Solar) dan LPG 3 Kilogram (gas melon) menjelang Hari Raya Iduladha 2026.
Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika, menyusul peningkatan mobilitas masyarakat serta lonjakan kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha mikro atau UMKM selama masa libur panjang keagamaan tersebut.
Menurutnya, distribusi energi untuk masyarakat kecil tidak boleh terganggu karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.
Ini tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi energi dan penugasan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang dijalankan Pertamina.
“Komisi XI kan berkaitan dengan subsidi. Salah satu penerima subsidi itu adalah Pertamina. Pertamina itu ada beberapa produk yang merupakan PSO, Public Service Obligation. Yaitu solar, lalu LPG,” ujar Kardaya dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan stok energi menjelang meningkatnya mobilitas dan kebutuhan masyarakat saat Iduladha. Berdasarkan hasil pengecekan, ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dinilai masih dalam kondisi aman.
“Kita melihat bahwa stok cukup, semuanya itu aman. Itu yang penting,” katanya.
Meski demikian, Kardaya menegaskan Pertamina tetap harus menjaga ketersediaan BBM subsidi, terutama solar dan LPG 3 kilogram, agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
“Kita juga meminta supaya BBM-BBM tertentu yang untuk kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat bawah untuk ekonomi yaitu solar, itu supaya ketersediaannya dijaga. Jangan sampai kosong,” tegasnya.
Menurutnya, LPG 3 kilogram memiliki peran penting bagi rumah tangga, pedagang kecil, dan pelaku UMKM sehingga distribusinya harus dipastikan tetap tersedia.
“Dan LPG juga penting. Itu untuk ibu-ibu, untuk rumah tangga, untuk pedagang kecil, UMKM, pakai LPG itu jangan sampai LPG-nya tidak ada,” lanjutnya.
Kardaya menilai aspek utama dalam sektor energi adalah memastikan ketersediaan pasokan (availability) bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan langsung ke lapangan dinilai penting dilakukan DPR RI guna memastikan distribusi energi berjalan lancar.
“Bagi kami, energi itu atau BBM itu atau LPG itu yang utamanya satu, ada dulu, ada ketersediaan itu. Availability itu penting. Makanya kami datang ke sini,” ujarnya.
Ia juga memastikan distribusi energi di wilayah Jawa Tengah, termasuk Solo dan Yogyakarta, hingga saat ini tidak mengalami kendala berarti.
“Secara keseluruhan itu Pertamina Jawa Tengah Region 4, Marketing Region 4 itu tidak ada masalah. Seluruh Jawa Tengah, termasuk Solo dan Jogja itu tidak ada masalah. Ketersediaannya cukup,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kardaya meminta PT Pertamina Patra Niaga terus menjaga distribusi dan penyediaan BBM agar tidak terganggu karena sektor energi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional.
“Kita minta kepada Patra Niaga supaya jangan sampai terganggu penyediaannya. Dia harus berupaya supaya penyediaannya itu tidak terganggu,” jelasnya.
Selain pengawasan langsung dari parlemen di Pulau Jawa, pengetatan distribusi energi bersubsidi menjelang Iduladha juga mulai digalakkan di daerah lain. Sebagai contoh, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama instansi terkait di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser, turut memperketat pengawasan distribusi di pangkalan resmi memanfaatkan pencatatan berbasis digital seperti QR Code dan NIK. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga berkomitmen tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi selama volatilitas harga minyak mentah dunia berada di batas aman. (jim)
