BERITABUANA.CO, KENDARI — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasa Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya penanganan sanitasi dan perumahan secara terintegrasi saat melakukan kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, 5 Maret 2026. Pemerintah pusat mendorong percepatan penataan kawasan permukiman sekaligus peningkatan kualitas lingkungan hunian di daerah.
Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan dihadiri Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Asrun Lio serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Sejumlah pejabat kementerian turut mendampingi rombongan wakil menteri.
Dalam arahannya, Fahri mengatakan persoalan sanitasi tidak bisa dipisahkan dari pembangunan perumahan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Menurut dia, kualitas sanitasi yang buruk berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko stunting.
“Sanitasi adalah isu publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus terintegrasi dengan pembangunan kawasan permukiman,” kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu lagi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menata kawasan perkotaan melalui pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun serta pengembangan kawasan berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD). Model ini dinilai menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kota-kota yang terus berkembang.
Pemerintah, kata Fahri, menargetkan renovasi sekitar 400 ribu rumah secara nasional pada 2026, termasuk penataan kawasan pesisir dan kawasan kumuh.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memaparkan kondisi perumahan di kotanya. Ia menyebut luas wilayah Kendari sekitar 271,76 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 375.829 jiwa atau sekitar 116.592 kepala keluarga.
Dari total 89.668 unit rumah yang tercatat di kota tersebut, sekitar 85.350 unit tergolong layak huni, sementara 4.318 unit masih masuk kategori tidak layak huni.
Dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, Pemerintah Kota Kendari telah menjalankan sejumlah program percepatan. Sepanjang 2025, sebanyak 7.534 unit rumah menerima bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 2.277 unit rumah pertama.
Pemkot Kendari juga membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu serta korban bencana melalui dukungan anggaran pemerintah pusat, provinsi, kota, dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Sepanjang 2025, sebanyak 196 unit rumah telah dibangun, termasuk 11 unit rumah untuk korban bencana.
Untuk 2026, pemerintah kota mengusulkan pembangunan 1.200 unit rumah tidak layak huni melalui program BSPS Kementerian PKP, dengan 512 unit di antaranya telah dialokasikan pada tahap pertama. Selain itu, terdapat usulan 51 unit rumah di kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Siska menyampaikan apresiasi atas kunjungan Fahri yang dinilai memberikan arahan strategis dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan perumahan di daerah.
Hal senada disampaikan Sekda Sulawesi Tenggara Asrun Lio. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pembangunan perumahan serta penataan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.
Pertemuan tersebut ditutup dengan sesi diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut. (Ery)
