BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah gejolak pasar global dan meningkatnya kewaspadaan investor asing, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memperingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi tekanan eksternal yang dinilainya kian intens dalam beberapa pekan terakhir.
Ia menilai respons negara tidak boleh bersifat normatif, melainkan harus dipimpin langsung oleh Presiden melalui langkah mitigasi terkoordinasi.
Said menyebut sikap hati-hati sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, dan FTSE, yang cenderung menahan keputusan strategis hingga Mei mendatang sebagai sinyal peringatan serius bagi perekonomian Indonesia.
“Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita,” kata Said dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, situasi global yang penuh ketidakpastian tidak bisa dihadapi hanya dengan klaim fundamental ekonomi yang kuat atau proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen. Tanpa langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat kepercayaan pasar, narasi optimisme tersebut berpotensi tidak cukup menenangkan pelaku pasar.
Said mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk segera menggelar rapat koordinasi guna merumuskan langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.
Ia secara khusus menyoroti krisis kepercayaan (trust) investor yang dinilai masih membayangi pasar modal domestik. Salah satu isu yang disinggung adalah komitmen OJK terkait penerapan batas minimal free float 15 persen yang belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, praktik coordinated trading behavior atau yang kerap disebut sebagai “goreng saham” juga disebutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi regulator.
“Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust,” ujarnya.
Said menilai Mei 2026 akan menjadi periode krusial, seiring potensi evaluasi dan penyesuaian portofolio dari berbagai lembaga pemeringkat dan indeks global. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut berisiko memicu arus keluar modal (capital outflow) dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.
Karena itu, ia meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia dan OJK tetap terjaga agar kedua otoritas tersebut dapat menjalankan mandatnya secara optimal dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu, seraya menegaskan urgensi kepemimpinan nasional dalam merespons tekanan global yang kian kompleks. (Asim)
