BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan moratorium tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memprioritaskan perbaikan kualitas layanan dan tata kelola program sebelum memperluas jangkauan penerima manfaat.
Charles menilai langkah yang ditempuh BGN menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Fokus utama, kata dia, harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, standar keamanan pangan, serta efektivitas distribusi manfaat kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi tersebut mencakup penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Charles, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari banyaknya dapur yang dibangun atau jumlah penerima manfaat yang bertambah. Yang lebih penting adalah dampak nyata program terhadap perbaikan status gizi masyarakat, terutama kelompok sasaran yang membutuhkan.
Ia juga menilai kebijakan menunda pembangunan dapur baru merupakan langkah yang realistis di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi pemerintah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta mendukung upaya BGN dalam memperkuat kualitas layanan dan menata kembali sasaran penerima manfaat.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan moratorium pembangunan dapur MBG setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga tersebut. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya menata persebaran layanan yang dinilai belum merata di sejumlah daerah.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang sudah beroperasi, memperkuat fasilitas pendukung, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga pelaksana program.
BGN juga menegaskan dapur MBG yang belum memenuhi standar operasional akan dievaluasi. Jika diperlukan, operasional dapur dapat dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan keamanan pangan dan kualitas layanan terpenuhi. (Asim)
