BERITABUANA.CO, JAKARTA — Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai berbagai persoalan politik nasional, mulai dari korupsi yang berulang, kebijakan publik yang reaktif, hingga stagnasi penanganan kemiskinan, berakar pada lemahnya pendidikan kewarganegaraan, baik di tingkat masyarakat maupun elite politik.
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan ke-6 yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora, Jumat malam (6/2/2026). Fahri menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi persoalan struktural akibat rendahnya pemahaman terhadap sistem politik dan ketatanegaraan.
“Demokrasi mengandaikan warga negara dan pemimpinnya memahami hak, kewajiban, serta cara kerja sistem. Tanpa itu, yang terjadi adalah demokrasi prosedural tanpa kedalaman substansi,” kata Fahri.
Ia menilai, pendidikan kebangsaan atau civic education menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung terjebak pada politik elektoral, konflik simbolik, dan kepentingan jangka pendek.
Menurut Fahri, absennya pemahaman sistemik membuat publik dan elite politik mudah terjebak pada penilaian personal, alih-alih membaca persoalan sebagai konsekuensi dari desain sistem pemerintahan dan politik itu sendiri.
“Banyak politisi, anggota dewan, bahkan pejabat publik tidak mampu membedakan mana kesalahan sistem dan mana perilaku individu. Akibatnya, solusi yang ditawarkan selalu parsial dan dangkal,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 itu menyebut kecenderungan tersebut sebagai kegagalan membaca “gambar besar” demokrasi Indonesia. Ia menilai, fokus berlebihan pada isu-isu kecil dan polemik jangka pendek membuat negara kehilangan arah strategis.
“Korupsi terus berulang, kemiskinan tidak pernah tuntas. Itu bukan semata soal orangnya, tapi karena kita tidak serius membenahi sistemnya,” kata Fahri.
Dalam konteks politik nasional, Fahri juga menyinggung melemahnya partisipasi publik yang bermakna. Demokrasi, menurut dia, tidak pernah dirancang untuk masyarakat yang pasif dan apatis, melainkan menuntut warga yang sadar, kritis, dan terlibat.
“Negara demokrasi tidak dibangun untuk warga yang masa bodoh. Ia membutuhkan masyarakat yang peduli dan peka terhadap apa yang sedang terjadi,” ujarnya.
Sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri menilai rendahnya literasi kebangsaan turut berdampak pada kualitas kebijakan publik lintas sektor. Banyak kebijakan gagal menyentuh akar masalah karena disusun tanpa pemahaman menyeluruh atas sejarah, falsafah negara, dan sistem ketatanegaraan.
Ia menegaskan, Partai Gelora akan terus mengaktifkan kajian kebangsaan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik yang lebih matang, termasuk kesadaran Indonesia sebagai bagian dari tatanan global.
“Kita perlu memahami mengapa kita sampai pada situasi politik seperti sekarang, dan ke mana sistem ini membawa bangsa ke depan. Tanpa kesadaran itu, demokrasi hanya akan berjalan di tempat,” kata Fahri.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap Partai Gelora yang mencoba memosisikan diri dalam wacana nasional sebagai kekuatan politik yang menekankan reformasi kualitas demokrasi, bukan sekadar kontestasi elektoral. ***
