BERITABUANA.CO, DEPOK – Pemerintah Kota Depok menyiapkan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mengatasi krisis mebeleur berupa meja dan bangku untuk SMP Negeri 3 Depok.
Kekurangan sarana belajar itu, muncul setelah rampungnya pembangunan dan renovasi gedung tersebut, yang berdampak pada bertambahnya jumlah ruang kelas.
Sekretaris Komisi D DPRD Depok Siswanto, mengaku prihatin atas kondisi tersebut, meski masih dapat dimaklumi lantaran sekolah baru menyelesaikan tahap pembangunan.
“Secara pribadi saya cukup prihatin, tetapi kondisi ini masih bisa dimaklumi karena SMP Negeri 3 baru selesai pembangunan atau renovasi gedung,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, krisis mebel terjadi karena pengajuan rehabilitasi gedung tidak dilakukan bersamaan dengan pengadaan perlengkapan kelas.
Renovasi itu berada di bawah kewenangan Dusrumkim, sedangkan pengadaan mebel menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
“Renovasi dan pengadaan mebeleur, tidak satu paket. Karena pertimbangan anggaran, saat itu yang dipenuhi baru renovasinya, sementara mebel masih dalam tahap penghitungan,” tukas Siswanto.
Selama proses rehabilitasi, kegiatan belajar mengajar SMP Negeri 3 sempat dipindahkan ke SMP Negeri 4 dengan jadwal masuk siang hari. Mebel lama, turut dipindahkan untuk menunjang aktivitas belajar sementara.
Namun setelah renovasi rampung, persoalan baru muncul. Jumlah ruang kelas bertambah dari 10 menjadi 17 kelas sehingga mebeleur yang tersedia tidak lagi mencukupi. Selain itu, sebagian mebeleur lama juga telah usang dan rusak.
“Ketika mebeleur dikembalikan, jumlahnya tidak mencukupi. Ditambah lagi banyak yang sudah tidak layak pakai,” ungkapnya.
Menurut Siswanto, kebutuhan mebeleur tersebut sangat mendesak karena berdampak langsung pada efektivitas proses belajar mengajar.
Ketua DPRD Depok bersama jajaran, terangnya, bahkan telah meninjau langsung kondisi sekolah untuk memastikan situasi di lapangan.
“Kami sependapat bahwa kebutuhan mebeleur di SMP Negeri 3, sangat urgen dan harus segera dicarikan solusinya,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, Pemkot Depok menyiapkan dua opsi pengadaan, yakni melalui anggaran BTT serta bantuan CSR dari sejumlah pihak, termasuk perbankan seperti Bank BJB.
“Dengan adanya skema itu, saya merasa lega karena ketersediaan meja dan bangku sangat menentukan kenyamanan serta efektivitas pembelajaran,” katanya.
Pihak sekolah sebelumnya juga sempat menawarkan opsi memindahkan kembali kegiatan belajar ke SMP Negeri 4, sambil menunggu pengadaan mebel.
Namun, para siswa justru memilih tetap belajar di SMP Negeri 3, meski harus lesehan menggunakan meja kecil.
“Anak-anak merasa lebih nyaman, dibanding harus kembali belajar siang hari. Tetapi, ini hanya bersifat sementara. Secara standar, sekolah tetap harus memiliki meja dan bangku,” pungkasnya. (Rki)
