BERITABUANA.CO, BRUSSELS — Parlemen Eropa bersiap menghentikan proses persetujuan kesepakatan dagang Uni Eropa–Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa yang mendukung kedaulatan Greenland. Langkah Trump itu memicu kemarahan lintas fraksi dan berpotensi menggagalkan perjanjian yang selama ini dipandang krusial untuk meredam konflik dagang transatlantik.
Manfred Weber, Presiden Partai Rakyat Eropa (European People’s Party/EPP) — kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa — menegaskan bahwa persetujuan kesepakatan dengan Washington tidak lagi memungkinkan dalam situasi saat ini.
“EPP mendukung kesepakatan dagang UE–AS. Namun, dengan adanya ancaman Donald Trump terkait Greenland, persetujuan tidak dapat dilakukan pada tahap ini,” tulis Weber melalui media sosial yang dikutip Minggu (18/1/2026). Ia juga menegaskan bahwa rencana Uni Eropa untuk menurunkan tarif atas produk-produk Amerika Serikat harus ditangguhkan.
Kesepakatan dagang UE–AS yang dinegosiasikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dengan Trump pada musim panas lalu sejatinya telah diberlakukan secara terbatas. Namun, perjanjian tersebut masih membutuhkan persetujuan penuh Parlemen Eropa agar dapat berlaku sepenuhnya. Jika EPP bergabung dengan kelompok kiri dan fraksi kritis lainnya, mayoritas suara untuk menunda atau bahkan memblokir ratifikasi dinilai sudah cukup.
Perjanjian itu menetapkan tarif sebesar 15 persen atas sebagian besar barang asal Uni Eropa yang masuk ke AS, sebagai imbalan atas komitmen UE untuk menghapus bea masuk atas produk industri Amerika dan sejumlah komoditas pertanian. Von der Leyen mempromosikan kesepakatan tersebut sebagai jalan keluar untuk mencegah eskalasi perang dagang besar-besaran dengan pemerintahan Trump.
Namun sejak awal, kesepakatan itu menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Eropa yang menilai perjanjian tersebut terlalu menguntungkan Amerika Serikat. Ketegangan kian meningkat setelah Washington memperluas tarif 50 persen atas baja dan aluminium ke ratusan produk UE lainnya, meski kesepakatan telah dicapai pada Juli lalu.
Situasi memburuk ketika Trump, pada Sabtu, mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10 persen mulai 1 Februari terhadap barang-barang dari negara Eropa yang mendukung Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25 persen jika tidak tercapai apa yang ia sebut sebagai “kesepakatan pembelian Greenland secara lengkap dan total.”
Pernyataan tersebut langsung memicu kecaman luas dari para pemimpin Eropa. Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa kebijakan tarif sepihak “akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya.” Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut ancaman Trump sebagai tindakan “yang tidak dapat diterima.”
Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa, Bernd Lange, menilai isu Greenland telah mengubah lanskap politik ratifikasi kesepakatan secara fundamental.
“Sudah jelas bahwa kedaulatan nasional setiap negara harus dihormati oleh semua mitra dagang,” kata Lange dalam wawancara pekan ini. Ia kemudian menegaskan bahwa implementasi kesepakatan dagang dengan AS seharusnya ditangguhkan selama ancaman Trump masih berlangsung.
Lange juga mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan penggunaan anti-coercion instrument (ACI), instrumen pembalasan dagang terkuat yang dimiliki UE, meski belum pernah digunakan. ACI dirancang untuk merespons tindakan pemaksaan ekonomi oleh negara ketiga yang menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat tekanan politik.
Langkah balasan yang dimungkinkan melalui ACI mencakup pengenaan tarif tambahan, pajak baru terhadap perusahaan teknologi, pembatasan investasi, hingga larangan perusahaan asing mengikuti tender kontrak publik di Uni Eropa.
Parlemen Eropa sendiri masih berada dalam fase menunggu. Komite Perdagangan yang dipimpin Lange telah menggelar pertemuan awal pekan ini untuk membahas keterkaitan isu kedaulatan Greenland dengan kesepakatan dagang AS, dan dijadwalkan kembali bertemu dalam sepekan ke depan.
Tekanan politik juga datang dari Denmark. Per Clausen, anggota Parlemen Eropa dari Denmark yang tergabung dalam kelompok kiri The Left, mengumpulkan 30 tanda tangan untuk sebuah surat resmi kepada pimpinan parlemen yang mendesak agar kesepakatan dagang UE–AS dibekukan selama klaim atas Greenland masih dilontarkan Washington.
“Akan sangat aneh jika kita menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat saat ini,” ujar Clausen. “Ini harus menjadi sinyal jelas bahwa Uni Eropa siap menggunakan instrumen yang dimilikinya jika agresi semacam ini terus berlanjut.”
Dengan meningkatnya ketegangan politik dan ekonomi, masa depan kesepakatan dagang UE–AS kini berada dalam ketidakpastian terbesar sejak perundingan tersebut dimulai. (Red)
