BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus yang disebut sebagai super flu di Indonesia secara terukur, berbasis sistem kesehatan, dan tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan layanan kesehatan, terutama di tingkat primer.
Edy menilai, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa kondisi masih aman, tetapi harus memastikan fasilitas layanan kesehatan benar-benar siap menghadapi potensi peningkatan kasus influenza.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan dengan baik. Jangan hanya menyampaikan situasi aman, tetapi pastikan layanan kesehatan primer siap di lapangan,” kata Edy, Rabu (7/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, istilah super flu sejatinya telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir secara berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah dalam melakukan antisipasi.
Adapun super flu yang belakangan ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, yakni varian baru virus influenza dengan tingkat penularan yang lebih cepat. Varian ini telah ditemukan di sejumlah negara dan memicu peningkatan kasus.
Edy menjelaskan, lonjakan kasus dipengaruhi oleh ketidaksesuaian vaksin influenza musim ini dengan strain virus yang dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Kelompok anak-anak, remaja, dan lanjut usia disebut sebagai populasi yang paling rentan.
Menurut Edy, isu super flu tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan negara.
Ia menilai, alokasi anggaran perlu lebih diarahkan pada upaya pencegahan, deteksi dini, serta penguatan sistem surveilans penyakit menular.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya.
Selain soal anggaran, Edy juga meminta Kementerian Kesehatan segera memperbarui dan menyosialisasikan protokol kesehatan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, protokol yang seragam diperlukan agar publik memiliki pedoman yang pasti dalam menghadapi peningkatan kasus influenza.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten, termasuk penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” kata Edy.
Ia mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi Covid-19, kata Edy, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi di masyarakat.
Edy pun mengimbau masyarakat tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan. (Asim)
