BERITABUANA.CO, JAKARTA — Program rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus menunjukkan daya serap tinggi. Hingga 18 Desember 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran KPR FLPP telah mencapai 259.841 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp32,28 triliun, menjadikannya salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah program perumahan nasional.
Capaian tersebut disalurkan melalui 39 bank penyalur yang bekerja sama dengan 22 asosiasi perumahan. Total proyek yang dibiayai melibatkan 7.977 pengembang, mencakup 12.931 kawasan perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan tren penyaluran FLPP dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan tingginya kebutuhan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2022, penyaluran FLPP mencapai 226.000 unit rumah, meningkat menjadi 229.000 unit pada 2023, sebelum sempat menurun pada 2024 menjadi 200.300 unit.
“Data ini memperlihatkan bahwa KPR Sejahtera FLPP sangat diminati masyarakat dan manfaatnya telah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
BP Tapera mencatat, peminat FLPP masih didominasi pekerja sektor swasta sebanyak 191.875 orang dan wiraswasta 36.400 orang. Sementara itu, penerima dari kalangan aparatur sipil negara tercatat 19.004 orang, anggota TNI dan Polri 5.092 orang, serta profesi lainnya sebanyak 7.470 orang.
Gandeng 43 Bank pada 2026
Memasuki 2026, BP Tapera bersiap memperluas jaringan penyaluran. Lembaga ini akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan 43 bank penyalur FLPP, termasuk bank-bank besar nasional seperti BTN, BRI, BNI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta sejumlah bank pembangunan daerah dan bank syariah.
Langkah tersebut sejalan dengan target penyaluran FLPP tahun 2026 yang dipatok sebanyak 285.000 unit rumah dengan kebutuhan dana Rp37,1 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari dana DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok pembiayaan Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
“Sesuai Nota Keuangan 2026, pemerintah juga menyiapkan pencadangan pembiayaan investasi untuk mengantisipasi penambahan target penyaluran hingga 350.000 unit rumah,” kata Heru.
Ia juga mengapresiasi kinerja bank penyalur sepanjang 2025 yang mencatat realisasi tertinggi sepanjang sejarah program FLPP. Hingga pertengahan Desember, Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 124.611 unit rumah subsidi, disusul BTN Syariah 54.825 unit, BRI 30.279 unit, BNI 13.499 unit, dan Bank Mandiri 10.591 unit.
Heru berharap capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada 2026, seiring dengan perluasan akses pembiayaan bagi pekerja sektor nonformal. Dalam skema kerja sama terbaru, porsi pembiayaan bagi sektor nonformal dinaikkan dari 10 persen menjadi 15 persen per bank.
“Dengan peningkatan ini, kami berharap semakin banyak pekerja nonformal yang dapat mengakses KPR Sejahtera FLPP secara lebih merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sejalan Program 3 Juta Rumah
Ekspansi FLPP juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengejar program pembangunan 3 juta rumah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen tersebut dalam pidato pengantar Rancangan APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Agustus lalu.
Menurut Prabowo, sebanyak 770.000 unit rumah akan mendapatkan dukungan APBN pada 2026 melalui berbagai skema, mulai dari FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa, kota, dan wilayah pesisir, hingga insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersial.
Dengan kombinasi dukungan fiskal dan perluasan peran perbankan, pemerintah berharap backlog perumahan nasional dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperluas akses hunian layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. (Red)
