BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, meminta ketegasan Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta penegak hukum untuk menertibkan aksi-aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (Ormas).
Hal itu ia sampaikan merespons kasus dugaan pemerasan, atau pemaksaan pemberian jatah proyek terhadap investor asing yang melibatkan oknum Kadin Cilegon sebagai tersangka.
Namun menurutnya, perlindungan dari fenomena ‘jatah preman’ bukan hanya dibutuhkan perusahaan besar saja, tapi juga bagi UMKM dan pelaku usaha kecil.
“Nggah usah jauh-jauh, penjual UMKM di tempat wisata atau pelaku industri kerajinan juga sering dimintai jatah preman,” kata Yoyok, dalam keterangan persnya, Jumat, (23/5/2025).
“Ini sudah jadi rahasia umum, tapi terus dibiarkan sampai praktik ilegal itu dianggap menjadi sebuah kewajaran. Mana komitmen kedaulatan ekonomi di negeri ini?” Imbuhnya.
Ia pun berharap negara dapat memberikan perlindungan bagi UMKM yang merupakan penggerak roda ekonomi baik di daerah maupun nasional, agar dapat menciptakan iklim berusaha yang sehat dan terhindar dari pungli.
Sementara terkait kasus pemerasan yang dilakukan oknum Kadin, Yoyok mengingatkan agar arah pembangunan ekonomi daerah melalui investasi asing harus menyentuh lapisan terbawah ekonomi, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kami berharap investasi asing tidak hanya membuka pabrik dan lapangan kerja, tapi juga bersinergi dengan UMKM lokal mulai dari penyediaan bahan baku, jasa pendukung, hingga rantai pasok,” tuturnya.
Selain itu, kata Yoyok, pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, apalagi menjadi korban kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, investasi besar yang masuk ke daerah benar-benar menjadi pengungkit bagi ekonomi masyarakat. (Jim)
