BERITABUANA.CO, JAKARTA – Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa pemakzulan Presiden, mekanismenya sudah diatur dalam Konstitusi.
“Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, MPR), dengan syarat-syarat yang ketat. Diluar itu adalah tindakan inkonstitusional,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).
Ari sendiri mengemukakan itu menimpali adanya sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 menemui Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyampaikan permintaan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baginya, menurut Ari, menyampaikan pendapat, kritik, dan mimpi politik adalah hal yang sah-sah saja di negara demokrasi.
Ari pun menyinggung sejumlah pihak yang menggunakan narasi pemakzulan presiden di tahun politik. “Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral,” jelas Ari.
Kemudian, Ari juga bicara soal tuduhan kecurangan pemilu. Menurutnya, tuduhan itu harus bisa diuji dan dibuktikan dalam mekanisme yang sudah diatur dalam UU.
Berdasarkan UU, Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jadi, apabila terjadi pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu,” lanjutnya.
Di tahun politik, kata Ari, Jokowi terus bekerja memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Ari bersyukur, kepuasan masyarakat kepada Jokowi terus menguat.
“Ini bisa dilihat dari hasil survei dari lembaga survei kredibel, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, diatas 75 persen. Dukungan rakyat menjadi ‘energi’ untuk menuntaskan program-program prioritas pemerintahan agar dampaknya makin dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru tanah air,” tutur Ari. (Ram)
