BERITABUANA.CO, DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok Hamzah menyebut pembangunan setiap Kelurahan di Kota Depok belum marata dan tidak berkeadilan. Pasalnya anggaran semua wilayah tiap Kelurahan dipukul sama rata sebesar 2,5 miliar padahal jumlah penduduk dan kebutuhan tiap wilayah berbeda.
“Saya punya konsep pembangunan yang berbasis RW, karena saat ini masih banyak keluh kesah dari LPM, akibat anggaran tidak mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan setiap lingkungan masing-masing Kelurahan,” ujarnya di bilangan Tapos Depok, Minggu (29/1/2023).
Ia mengatakan, terjadi ketidakadilan pembangunan lantaran anggaran diberikan setiap Kelurahan sama, padahal jumlah RW berbeda beda, baik yang punya 11 RW maupun yang punya 10 RW, sama anggarannya 2,5 Miliar.
Untuk konsep pembangunan di tingkat RW, jelas Hamzah, sejatinya atau harusnya ada pagu anggaran di setiap RW, agar semua mau berfikir bagaimana pembangunan merata dan serentak.
Pembangunan, paparnya, ada di setiap lingkungan RT dan RW, maka harusnya pembangunan berbasis RW walaupun nanti pengelolaannya di LPM atau Kelurahan, tetapi ada pagu secara khusus pembangunan merata di tingkat RW.
“Misalkan 1 RW dikasih pagu 300 juta terserah mau bangun hotmix, drainase, posyandu dan lain sebagainya. Baik fisik dan non fisik, itu diakomodir didalam pagu anggarannya,” usulnya.
Konsep tersebut, tegas Hamzah, adalah keadilan pembangunan sebab masyarakat kota Depok ini kan bayar pajak di RT/RW nya, tapi setiap tahun selama ini yang mereka terima tidak ada keadilan pembangunan yang merata di setiap RT dan RW.
“Ingat ujung tombak dari pemerintah kota itu adalah RT dan RW. Saya yakin kalau di lakukan pembangunan berbasis RT dan RW, tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi banjir dan lain sebagainya dan pembangunan di Depok bisa merata dan berkeadilan,“ pungkasnya. (Rki)
