BERITABUANA.CO, JAKARTA – Hasil survei SMRC yang menyatakan bahwa adanya penurunan tingkat elektabilitas Partai Golkar dari 12,3 persen menjadi 8,5 persen terus mendapat sorotan di ruang publik.
Peneliti Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai bahwa terdapat beberapa hal terkait dengan tendensi penurunan popularitas Golkar.
Diantaranya, sambung dia, kecanggungan Golkar dalam menarik perhatian publik terkait isu politik, seperti soal calon presiden yang bakal diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Golkar yang mulanya nampak mendorong sosok Airlangga, saat ini nampaknya tidak sekuat dulu untuk mendorong sosok ketum ini ke ruang publik. Di luar itu, koalisi, termasuk Golkar, masih berhati-hati menentukan calon,”kata Aisah Putri Selasa (1/11/2022).
Hal itu, lanjut dia, membuat Golkar dan KIB lantas kalah dengan partai lain yang bisa menarik popularitas karena solid mendorong nama capres atau setidaknya memiliki nama bakal capres yang konsisten populer di mata publik.
“Misalnya Ganjar yang lekat dengan PDIP, Anies dengan Nasdem, AHY dengan Demokrat. Hal ini menjadikan Golkar tak lagi jadi pusat perhatian publik, sehingga mempengaruhi popularitas partai,” jelasnya.
Selain itu, Puput juga menilai ada faktor konteks yang lebih luas yakni usai Pemilu 2019.
Pertama, Golkar cenderung tidak menunjukkan sikap membersamai kebijakan-kebijakan pro-publik. Posisinya sebagai bagian dari koalisi pemerintah di satu sisi membuat Golkar menjadi lebih terkontrol dalam merespon persoalan publik dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah, bahkan termasuk yang kontroversial di kalangan publik.
“Misalnya pada isu omnibus law, Golkar menjadi salah satu yg paling vokal mendukungnya meski menjadi kontroversi di ruang publik,” jelas Aisah Putri yang akrab disapa Puput itu.
Kedua, menurut Puput, sosok elite Golkar yang berada di pemerintah dan parlemen tampak belum berhasil menonjolkan program unggulan mereka yang pro-publik.
“Kebanyakan pemberitaan terkait dengan elite-elite Golkar ada pada respons mereka terhadap kebijakan pemerintah atau terkait koalisi menuju pilpres, tetapi bukan prestasi mereka dalam posisi jabatan publik masing-masing elite. Kalaupun mungkin ada, nampak tidak menonjol dan tenggelam dalam diskusi publik,”pungkasnya.(JAT)
