BERITABUANA.CO, KUPANG – Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kupang, sebaiknya tidak berada di kantor, tapi di lapangan berbaur dengan para RT dan warga.
Permintaan tersebut disampaikan Penjabat Walikota Kupang, George Melkianus Hadjoh saat pelantikan Pengurus PKK Kota Kupang periode 2022-2023, di lantai 1 Kantor Walikota Kupang, Senin (10/10/2022) petang.
“Saat berbaur itulah, bisa menyampaikan program-program PKK, misalnya mulai dari ketahanan pangan, lalu pemanfaatan lahan-lahan pekarangan,” tandas George Hadjoh.
Menurut George Hadjoh, para pengurus bisa memberikan sosialisasi juga bagi warga yang tidak memiliki pekarangan, misalnya mereka bisa menanam cabe, bawang merah, tomat atau sayur-sayuran di polybag, pot atau drum bahkan media lainnya yang bisa dipakai untuk bertanam.
“Mungkin juga ada warga yang piara ternak kecil seperti ayam, ikan, atau bebek, bisa diarahkan agar memelihara dengan sistem bioflok, terpal atau sistem kolam,” tegas George Hadjoh.
Dijelaskan George Hadjoh, semua ini harus dilaksanakan dengan baik, untuk mencegah inflasi.
“Tahun 2023, merupakan masa yang cukup sulit, akan timbul kesulitan pangan dan energi. Maka dengan kita menjaga ketersediaan pangan, tidak akan terpengaruh jika daerah atau negara menghentikan pengiriman stok pangannya,” kata George Hadjoh.
George Hadjoh mengingatkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah menginventarisir lahan tidur, yang ada saat ini sekitar 1.000 Hektar, yang belum tergarap sama sekali.
“Ini kita sudah bagikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kupang untuk dimanfaatkan. Saya harap Pengurus PKK benar-benar terlibat di dalamnya. Sebab sentuhan tangan seorang ibu itu berbeda, lebih detai, sabar dan setia,” candas George Hadjoh.
Pengurus PKK harus bisa berkolaborasi, tandas George Hadjoh, baik dengan OPD, RT, RW, Lurah maupun camat serta warga, sehingga bisa mengaplikasikan program-programnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“PKK harus punya data di masing-masing RT, tentang keluarga-keluarga yang perlu diintervensi atau diterapi, agar ada perubahan di wilayah tersebut,” ujar George Hadhoh.
Disamping itu, tambahnya, harus memiliki data yang berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KBI Kota Kupang.
“Dengan koordinasi tersebut, akan diperoleh data tentang stunting dan gizi buruk di Kota Kupang,” pungkasnya. (iir)
