BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk melanjutkan uji coba konversi elpiji ke listrik dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.
“Perlu, lebih banyak uji coba, daerah diperluas, konteksnya di daerah yang masyarakat perkampungan banyak. Jangan di kota, meski di kota juga perlu. Saya ingin melihat apakah menggunakan kompor gas lebih mahal dari listrik, artinya teori cost benefit,”kata Trubus, Senin (26/9/2022).
Rencananya pemerintah akan melakukan uji coba di Solo dan Denpasar, Bali. “Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri.
Trubus sendiri sudah turun ke lapangan dan bicara dengan masyarakat. Dia menyimpulkan, belum ada urgensinya untuk mengkonversi elpiji ke kompor listrik.
“Artinya kebijakan konversi tidak ada urgensinya, persoalannya, itu yang namanya kebijakan apa yang dimaui pemerintah. Pemerintah maunya mengkonversi jadi kompor listrik, sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat peruntukannya, tidak tepat,”terangnya.
Sementara itu, pemerintah masih belum melakukan komunikasi publik kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Termasuk, kata dia, infrastruktur pendukung juga belum siap.
“Karena infrastruktur harus disiapkan semua, misal kalau rusak bawa kemana. Harus dimodifikasi sesuai dengan watt masyarakat. Ada kolaborasi dengan para pabrikan, agar lebih sederhana. Apalagi keluhan di masyarakat listrik sering mati,”papar dia.
Pendapat lain, Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi.
Menurut dia, penundaan itu juga dapat diterima mengingat masih banyak persoalan teknis yang perlu dibenahi.
“Penundaan itu cukup realistis mengingat masih banyak masalah teknis yang belum teratasi. Pengguna kompor listrik harus pelanggan di batas 1.300 VA (volt ampere) dan masalah pemadaman di berbagai daerah menjadi hambatan,”ucapnya.
Ia beralasan, program itu tepat sepanjang tidak dimaksudkan sebagai alih beban dari PT PLN (Persero) ke masyarakat. “Sebagai program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik cukup tepat. Tapi jangan sampai, program itu dimaksudkan untuk mengalihkan beban oversupply dari PLN ke masyarakat,” ungkap Fahmy.
Fahmy menegaskan program tersebut tidak akan cukup mengkonversi penggunaan LPG 3 kg. Fahmy menyarankan agar pemerintah juga mempertimbangkan bauran energi lain untuk mengkonversi LPG 3 kg.
“Program konversi LPG 3 kg tidak akan mencukupi hanya dengan kompor listrik. Perlu dikembangkan bauran energi terdiri gasifikasi batu bara menjadi gas tabung, jaringan gas, kompor listrik LPG non-subsidi,”pungkasnya. (JAT)
