BERITABUANA.CO, JAKARTA – Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR RI menghentikan proyek pengadaan gorden layak diapresiasi. Minimal dengan keputusan ini, DPR RI masih bisa diandaikan sebagai pejuang aspirasi rakyat.
Meski demikian, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus kepada beritabuana.co, Rabu (18/5/2022) melihat masih ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadaannya, dan hal itu tak bisa dihapus begitu saja.
“Kita berharap hal ini juga menjadi perhatian BURT untuk memastikan tak ada kongkalingkong dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa di kompleks DPR,” kata Lucius.
Karena itu sambung dia, setelah berhasil menghentikan proyek gorden, langkah selanjutnya BURT adalah mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa di Kesekjenan DPR dengan mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini.
“Kejanggalan-kejanggalan yang diungkap publik harus diminta pertanggungjawabannya kepada pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa di kesekjenan,” imbuhnya.
Lucius juga berharap hendaknya keputusan penghentian proyek gorden bukan semata-mata untuk menyenangkan publik sesaat saja. Tetapi bagaimana keputusan itu muncul dari sebuah komitmen BURT DPR RI untuk memastikan DPR RI menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran di tengah situasi krisis yang terjadi pasca pandemi.
“Jika semangat efisiensi yang menjadi landasan keputusan BURT menghentikan proyek gorden, maka mestinya bukan hanya proyek gorden saja yang dibatalkan.
“Ada sejumlah proyek yang sejak awal terlihat minim urgensi seperti pengaspalan jalan dan belakangan adalah pengecatan Dome gedung Nusantara. Sebab, proyek seperti pengecatan dome yang menelan anggaran hingga Rp4,5 Miliar juga sulit dipahami ketika tuntutan untuk efisiensi anggaran jadi yang utama.
Maka sebut Lucius, mestinya selain menghentikan proyek gorden, proyek-proyek lain yang memboroskan anggaran juga ikut dihentikan oleh BURT.
“Dengan begitu maka akan kelihatan bagaimana DPR benar-benar bisa jadi panutan bagi lembaga negara lain dalam menjalankan efisiensi anggaran,” kata dia.
Sebaliknya katanya menambahkan, jika keputusan hanya menghentikan pengadaan gorden tetapi proyek tak penting lainnya masih berjalan, maka keputusan BURT menghentikan proyek gorden terlihat hanya untuk menyenangkan publik sesaat saja.
“Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada,”ucap Lucius.
Seperti diketahui, pengadaan gorden untuk rumah dinas jabatan anggota DPR RI di Kalibata dan Uli Jami senilai Rp43,5 Miliar akhirnya dibatalkan. BURT dan Setjen DPR RI, Selasa (17/5/2022) mengumumkan keputusan untuk tidak melanjutkan proyek gorden.
Pengadaan gorden baru di rumah dinas Anggota DPR RI ini sempat mendapat sorotan publik dan mendapat penolakan termasuk Anggota DPR RI sendiri ada yang menolak terutama soal harga yang dianggap terlalu mahal. (Asim)
