Kemenkes akan Kerjasama dengan PBNU Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

by
Diskusi terbatas Menteri Kesehatan RI Ir Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, di kediaman Dinas Meteri, Kawasan Widya Chandra. (Foto: Dok. Panitia Diskusi)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – bersama Menteri Kesehatan RI, Perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sepakat mensukseskan program kesehatan di tahun 2022.

Perwakilan PBNU bersama dengan Lembaga Kesehatan NU menghadiri diskusi terbatas dengan Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, di Kediaman Dinas Menteri Kawasan Widya Chandra.

Diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh Gus Nusron Wahid dan Ning Alissa Wahid selaku pimpinan PBNU, serta perwakilan dari Lembaga Kesehatan NU masa khidmat 2022 – 2027, dr. Citra Fitri Agustina, Sp.KJ dan dr. Rheza Maulana S., BMedSc (Hons), MM, MARS.

Menteri Kesehatan menyatakan bahwa di tahun 2022 ini pemerintah memiliki program besar untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, yang mana peran serta dari Organisasi Masyarakat seperti PBNU amatlah dibutuhkan.

Terlebih, kata Menkes, PBNU memiliki cakupan pengaruh yang besar dan mengakar sampai ke pelosok desa. Diharapkan dengan kerjasama tersebut, program pemerintah dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.

“Kami harapkan dari pertemuan ini, sinergitas PBNU melalui LKNU dan Kemenkes semakin erat dan berhasil merumuskan dan mengimplementasikan program-program kesehatan ke depannya”, ujar Ning Alissa Wahid, dalam keterangan tertulis, Minggu  (3/4/2022).

Selain itu, diskusi terbatas tersebut juga banyak membahas kasus-kasus kesehatan terkini, pengaruh dan perkiraan di Indonesia, stunting atau hambatan perkembangan pada bayi/anak, dan pelayanan kesehatan primer menyeluruh di Indonesia.

“Semoga dapat berjalan lancar dan diharapkan akan melahirkan kolaborasi-kolaborasi baik lainnya pada kesempatan selanjutnya”, balas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.

Sementara itu Nusron Wahid mengharapakan, dalam waktu dekat, PBNU dapat segera melakukan pengikatan kerjasama melalui MOU dengan stakeholder kesehatan terkait seperti Kemenkes dan BPJS. (Kds)