BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi pasar menjelang pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Pasalnya, kenaikan harga sembako terus membayangi Indonesia setiap kali pergantian tahun dan hari-hari besar lainnya.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah intervensi pasar. Kami sudah berkali-kali mengingatkan, persoalan mendasar ini jangan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas karena hal tersebut menyebabkan terjadinya inflasi pangan setiap tahunnya. Pemerintah harus melakukan intervensi agar tidak menyulitkan masyarakat,” tegas Syarief Hasan melalui keterangan tertulisnya, Selas (28/12/2021).
Syarief Hasan menyebut, inflasi pangan yang terus meningkat setiap tahun harus dapat dikendalikan. Untuk, pemerintah harus mampu melakukan pengendalian harga pangan, khususnya sembako dengan pendekatan strategi produksi.
“Jika mendekati hari besar, maka Pemerintah harus mampu mendorong skala produksi diperbesar agar harga tetap stabil meski permintaan meningkat,” pintanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, kenaikan sembako menunjukan jauhnya kita dari kedaulatan pangan di Indonesia. Kenaikan harga seperti minyak goreng, daging, hingga telur setiap hari-hari besar, khususnya hari raya keagamaan dan pergantian tahun menunjukkan rapuhnya kedaulatan pangan kita.
“Kami berharap pemerintah sudah harus mulai memikirkan agenda kedaulatan pangan. Kami terus menerus mengingatkan agar Pemerintah mengeksekusi semua rencana-rencana untuk menghadirkan kedaulatan pangan. Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan mendukung agenda tersebut,” ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus memikirkan perencanaan dari hulu ke hilir. Masalah kenaikan harga setiap hari-hari besar dan pergantian tahun ini adalah masalah yang terus berulang.
“Pemerintah harus mulai mengatasi dari hulu ke hilir, mulai dari faktor produksi hingga faktor pasar,” tembahnya seraya juga menegaskan, pihaknya akan terus mengawal agenda kedaulatan pangan. (Jal)
