BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo memanfaatkan masa resesnya selama bulan Oktober 2021, dengan mengunjungi daerah pemilihannya di Jawa Tengah V, yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Kota Surakarta.
Dalam kunjungan kerja di masa reses ini, Rahmad mensosialisasikan Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana yang kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Kepada wartawan seusai melakukan kunjungan reses baru-baru ini, Rahmad mengharapkan kolaborasi dengan BKKBN ini bisa meningkatkan konsolidasi dalam mengurangi stunting. Apabila program KB berhasil dan pernikahan dini dihindarkan, ia optimis angka stunting terutama di Jawa Tengah bisa ditekan.
“Ini menjadi tantangan bagi pemerintah, serta masyarakat dalam memerangi angka stunting,” kata Rahmad.
Di desa Jetis Kabupaten Sukoharjo, Rahmad menyatakan program yang diselenggarakan itu merupakan agenda rutin BKKBN tiap tahun. Dikatakan, sosialisasi program pendataan keluarga atau program keluarga berencana (KB) sangat penting agar lahir keluarga Indonesia yang terbebas dari stunting.
“Selain itu, juga menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan di berbagai daerah, khususnya di daerah Sukoharjo,” kata Rahmad pada waktu itu.
Dengan begitu sambung Rahmad, sosialisasi yang dilakukan BKKBN bukan hanya soal program KB atau kontrasepsi, tapi lebih kepada perencanaan berkeluarga. Dirinya merasa senang dan bangga, karena kegiatan yang diadakan dibeberapa titik di Kabupaten Sukoharjo mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Seperti sosialisasi di Balai Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, nampak begitu antusiasnya masyarakat ikut hadir.
Rahmad optimis bahwa program KB di Blimbing bisa berhasil. Apalagi masyarakat tersebut sudah paham tentang KB , sehingga sosialisasi hanya penguatan saja.
“Gerakan program KB diharapkan mampu bersinergi dengan gerakan masyarakat dalam program kesehatan dan lingkungan. Dengan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa, KB bukan berarti cukup hanya dua anak saja, namun lebih kepada manfaat dalam perencanaan sebuah keluarga,” terang Rahmad ketika berada di Balai Desa Blimbing.
Menurut Rahmad, perlu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun, namun pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah harus melibatkan tokoh agama dalam menekan pernikahan dini.
Dikatakan lagi, sebagai program lanjutan untuk menekan angka stunting dan pernikahan dini di Sukoharjo, pihaknya telah merencanakan program sosialisasi lainnya. Lebih penting, dia mengajak masyarakat untuk aktif mencegah perkawinan usia dini. Bukan apa-apa, sejauh ini kata dia, masyarakat masih banyak yang tidak paham bahkan menabrak aturan terkait pernikahan dini. (Asim)
