BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), DR. Emrus Sihombing menyatakan bahwa isu tentang perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hanya disampaikan oleh segelintir orang atau aktor-aktor politik tertentu saja. Apalagi hingga saat ini, belum ada salah satu institusi negara atau pemerintah yang merespon soal tersebut.
“Jadi isu amandemen itu cenderung di sampaikan oleh satu individu yang bersangkutan sebagai pandangannya,” kata Emrus dalam Dislektika Demokrasi bertajuk
“Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen” yang digelar di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Jadi, Emrus melihat dari sudut komunikasi politik, belum punya powerful atau kekuatan penuh untuk men-drive bahwa akan terjadi amandemen tersebut itu yang pertama. Kedua, salah satu yang diwacanakan amandemen itu adalah tiga periode itu pun disampaikan oleh aktor tertentu, salah satu diantaranya pengamat M Qodari.
“Saya di media berkali-kali mengkritik pandangan beliau (Qodari) itu, karena saya kira tidak tepat waktu ketika menyampaikan wacana itu. Saya tidak tahu agenda politik kawan ini apa, dibalik dibalik itu, sehingga menshading itu,” sebud dia.
Apalagi, menurut Emrus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didorong nya pun untuk menjadi 3 periode tidak merespon. Bahkan Jokowi mengatakan tidak tertarik dengan wacana itu.
“Jadi oleh karena itulah amandemen Undang-Undang Dasar yang sedang diwacanakan, maupun usulan tiga periode dalam amandemen itu, saya pikir garis sudut komunikasi politik tidak punya powerful. Untuk men-drive itu terjadi di dalam pemerintahan presiden yang sekarang ini yang berakhir pada 2024,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berhipotesa secara akademik bahwa pemilu 2024 nanti akan berjalan berdasarkan aturan normatif yang berlaku. Hal ini setelah dirinya mengamati dan juga berdiskusi dengan para pengamat elit-elit politik secara personal.
“Sehingga saya berkesimpulan, isu tersebut tidak begitu seksi dan berpengaruh dalam tataran sistem politik kita di Indonesia, menjelang dan akan dilakukannya Pemilu 2024,” pungasnya. (Jimmy)
