Tingkatkan Nilai Tambah, Politikus PKS Minta Pemerintah Konsisten Pembatasan Smelter Kelas 2

by

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk konsisten dengan rencana pembatasan pembangunan smelter kelas 2 (penghasil FeNi dan NPI) dan ekspor FeNi dan NPI.

Jangan sampai, rencana baik itu berubah di tengah jalan, lantaran adanya desakan dari pihak tertentu.
Sebab, upaya ini sangat penting dalam mengikatkan nilai tambah produk smelter sebelum diekspor ke luar negeri.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

“Pembatasan ini diperlukan karena persoalan nilai tambah yang rendah untuk ekspor produk smelter kelas 2, yakni FeNi dan NPI,”kata Mulyanto

Seperti diketahui, perkiraan harga jual FeNi hanya USD 15.500/t-Ni, sedangkan Ni Matte USD 14.000/t-Ni dan Ni Sulfate USD 20.500/t-Ni.

“Jadi harus didorong adalah ekspor stainles steel atau minimal nikel sulfate. Sehingga nilai tambah yang kita peroleh meningkat. Karena selisih nilai tambahnya cukup lumayan,”papar wakil ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Selain untuk meningkatkan nilai tambah, sambung dia, pembatasan ini juga perlu dilakukan karena keterbatasan/ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah.

“Jadi harus dieman-eman dengan mengekspor hanya produk yg bernilai tambah tinggi, karena cadangan bijih saprodit nikel ini kan terbatas,”saran dia.

Oleh karena itu, Mulyanto berharap ke depan Pemerintah perlu memperkuat industri nikel dengan sejumlah pendekatan. Diantaranya, kata dia, melalui peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi bahan baku industri, peningkatan optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian.

Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan industri fabrikasi manufaktur dan peningkatan TKDN.

“Saya setuju program ini, karena dengan program ini kita benar-benar bergerak semakin ke hilir. Untuk itu peran aktif kementerian perindustrian harus didorong.”

“Dari sudut pandang Komisi VII DPRI RI sendiri, kita bersyukur karena hari ini akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR, bahwa Kementerian Perindustrian menjadi mitra Komisi VII. Berarti kita semakin mudah mendorong program hilirisasi ini,”pungkasnya. (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *