Segera Bahas Perubahan UU Jalan, Pemerintah Serahkan DIM ke DPR

by
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menetapkan mekanisme pembahasan atas perubahan Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (Raker) yang dihadiri mitra pemerintah, yakni Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Menteri Hukum dan HAM, di Ruang Komisi V DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (24/5/2021).

“Pemerintah secara resmi telah menyampaikan DIM perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga pembahasan mengenai daftar inventaris masalah (DIM) sudah dapat dilakukan setelah rapat paripurna, pada Selasa 25/5/2021,”kata Lasarus.

Dalam kesempatannya itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah berharap revisi UU tentang Jalan dapat mengatur penyelenggaraan jalan yang berujung mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Wujud atas cita-cita dan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam mengatur penyelenggaraan jalan agar prasarana transportasi ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ekonomi sosial dan budaya masyarakat serta dapat memeratakan pembangunan,” sebut Basuki.

Dikatakan dia, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pemerintah mengajukan draf revisi UU tentang Jalan, terdiri dari 13 bab dan 85 pasal.

“Dari sisi sistematika draf awal RUU tentang Jalan yang kami terima terdiri dari 12 bab dan 84 pasal. Setelah dilakukan internal pemerintah, sistematika draf RUU tersebut kami ajukan berubah menjadi 13 bab dan 85 pasal,”pungkasnya. (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *