BERITABUANA.CO, JAKARTA — Desakan agar pemerintah pusat segera mempercepat pembenahan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara mengemuka dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), beberapa waktu lalu. Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, menilai berbagai persoalan konektivitas di provinsi kepulauan tersebut masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga keselamatan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah tidak lagi menunda penyelesaian berbagai persoalan mendasar, mulai dari kerusakan jalan nasional, ancaman abrasi pesisir, keterbatasan irigasi dan air bersih, hingga minimnya layanan transportasi darat, laut, dan fasilitas keselamatan jalan,” kata Graal, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Graal, karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak dapat disamakan dengan daerah berbasis daratan. Konektivitas antarpulau menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta mobilitas masyarakat.
“Fasilitas infrastruktur dan transportasi adalah aspek krusial bagi masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidup. Tanpanya, masyarakat akan hidup dalam serba keterbatasan,” ujar Graal.
Ia mengatakan berbagai usulan tersebut merupakan hasil pengawasan langsung dan dialog bersama masyarakat di sejumlah desa di Maluku Utara. Aspirasi yang diterima, kata dia, menunjukkan masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Untuk KemenPU, Graal mengapresiasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah mengakomodasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), termasuk pembangunan jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun, menurutnya, capaian tersebut belum cukup menjawab berbagai persoalan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat.
Ia menyoroti kerusakan sejumlah ruas jalan nasional, di antaranya jalur Jailolo–Sofifi, kawasan Weda, dan beberapa titik lain yang dinilai memerlukan penanganan segera. Meskipun tingkat kemantapan jalan nasional di Maluku Utara telah mencapai sekitar 1.208,5 kilometer, kerusakan pada sejumlah ruas dinilai tetap berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera diperbaiki.
Selain jalan, Graal juga menyoroti meningkatnya ancaman abrasi di kawasan pesisir. Menurutnya, hampir seluruh desa pesisir di Maluku Utara membutuhkan pembangunan talud pantai maupun talud sungai untuk melindungi permukiman warga dari gelombang pasang yang semakin sering terjadi sebagai dampak perubahan iklim.
Di sektor pertanian, ia meminta pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan, seperti Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan. Ketersediaan irigasi, kata Graal, menjadi semakin penting untuk mengantisipasi musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Persoalan akses air bersih juga menjadi perhatian. Graal mengungkapkan masih banyak desa yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Bahkan, di sejumlah wilayah lingkar tambang, masyarakat mengeluhkan penurunan debit air sumur yang diduga dipengaruhi aktivitas perusahaan di sekitar permukiman.
“Pembangunan infrastruktur harus merata dan berkeadilan karena merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Dalam rapat bersama Kemenhub, Graal menilai pelayanan transportasi publik di Maluku Utara masih belum memadai. Ia menyoroti belum tersedianya layanan angkutan darat antarkabupaten yang dikelola pemerintah sehingga masyarakat masih bergantung pada kendaraan swasta yang beroperasi sebagai angkutan umum.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan keselamatan karena banyak kendaraan belum memenuhi standar angkutan umum, seperti ketersediaan CCTV, manifes penumpang, hingga sistem pengawasan operasional.
Sebagai daerah kepulauan, Graal juga meminta peningkatan kualitas pelayanan kapal Sabuk Nusantara. Ia menilai pemerintah perlu memastikan kelayakan armada, kenyamanan penumpang, serta pengawasan terhadap potensi kelebihan kapasitas yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran, terutama saat cuaca buruk.
Ia turut mendorong penambahan kuota kontainer program Tol Laut bagi Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Barat untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat.
Selain itu, Graal meminta Kemenhub melengkapi ruas jalan nasional di Maluku Utara dengan berbagai fasilitas keselamatan, seperti rambu lalu lintas, pagar pengaman di kawasan tikungan dan jurang, serta lampu penerangan jalan berbasis tenaga surya guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Di sektor pendidikan, Graal juga memperjuangkan pengadaan bus sekolah bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi, di antaranya Desa Tonuo di Kabupaten Halmahera Utara dan Desa Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah. Menurutnya, keterbatasan sarana transportasi tidak boleh menghambat hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Menutup penyampaiannya, Graal menegaskan akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat Maluku Utara melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPD RI agar setiap persoalan yang disampaikan kepada pemerintah dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya berkomitmen menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI dengan terus turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan masyarakat, mengkajinya, lalu menyampaikan kepada kementerian terkait agar segera dievaluasi dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Ery)
