Adanya Kekosongan Hukum, PPATK Minta Dukungan Dua RUU Ini

by
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA). (Foto : Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Komisi III DPR RI untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Menurut Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (24/3/2021), pemerintah sudah satu suara untuk mendukung kedua RUU tersebut.

Sehingga, sambung dia, perlu dukungan penuh legislatif agar segera dibahas dan disahkan menjadi UU.

“Kami harapkan dukungan Komisi III DPR dalam pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Pembahasan kedua RUU tersebut sudah purna di tingkat pemerintah,” kata Dian.

Dia menyakini kedua RUU tersebut bisa mengoptimalkan pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi, narkoba, perpajakan, kepabeanan, cukai, dan motif ekonomi lain.

Tanpa kedua RUU tersebut, lanjut dia, Indonesia memiliki kekosongan hukum yang sering digunakan dan dimanfaatkan para pelaku untuk menyembunyikan dan menyamarkan tindak pidana, lalu dinikmati kembali ketika selesai menjalani masa hukuman.

“Mohon dukungan agar percepat proses kedua RUU tersebut untuk kepentingan penyelamatan aset negara dan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi serta perkuat kinerja, integritas, dan stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional,” pungkasnya. (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *