BERITABUANA. CO, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menilai respon ASEAN sangat lamban terhadap peristiwa kudeta yang terjadi di Myanmar.
Untuk diketahui, ASEAN merupakan organisasi yang salah satu dalam deklarasinya bertujuan mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah.
“Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip ‘non-interference‘,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (15/3/2021).
“Prinsip ‘non-interference‘ seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN,” paparnya lagi.
Dalam kesempatannya itu, Fadli mengenaskan bahwa dirinya akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret dalam menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN.
Piagam ASEAN itu, penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, ‘good governance’ , ‘rule of law’ , dan ‘constitutional government’.
“Harus diingat pula bahwa AIPA dibentuk tujuannya antara lain mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN,” ucapnya.
“BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif,”seru politikus Gerindra itu.
Tidak hanya itu, pada tingkat global, lanjut Fadli, peristiwa kudeta yang terjadi di Myanmar akan dibawa ke ranah Parlemen Dunia.
“BKSAP tengah mempertimbangkan mengajukan rancangan resolusi terkait kudeta di Myanmar sebagai emergency item yang akan diajukan di sesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang,” pungkas dia. (Jal)
