BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Demokrat (PD) saat ini terbelah dua setelah kubu Jhonny Allen Marbun sukses menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibngit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu. Di KLB serba kilat tersebut, Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko terpilih sebagai ketua umumnya.
Sedang kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak mengakui. KLB itu dikecamnya sebagai KLB abal-abal karena tak sesuai dengan AD/ART.
Tak hanya sekali ini ada dualisme kepemimpinan dalam partai politik . Partai Golkar pun pernah mengalami nasib serupa, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun karena adanya proses rekonsiliasi antara tokoh-tokoh kedua kubu, secara perlahan dualisme tadi mencair hingga pada akhirnya mereka bersatu kembali.
Lain lagi yang dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Konflik tahun 1996 tidak pernah selesai, dua kubu yang berseberangan tidak pernah bersatu hingga sejarah mencatat, kubu Soerjadi “hilang” ditelan bumi. Sedang kubu Megawati Soekarnoputri, terus eksis hingga menjadi partai politik pemenang pemilu tahun 1999 meski harus menambah nama Perjuangan di belakang PDI.
Sejarah juga mencatat, konflik di PDI jauh lebih dahsyat dibanding konflik yang ada di tubuh Partai Golkar dan PPP. Keberpihakan penguasa ketika itu begitu kasat mata pada kubu Fatimah Achmad dan kawan-kawan, sehingga tak ada halangan menggelar kongres di Medan, Sumatera Utara. Mendagri Yogie SM dan Panglima ABRI Faisal Tanjung hadir sekaligus membuka kongres tersebut.
Megawati Soekarnoputri yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 di Munas, Kemang, Jakarta Selatan, tahun 1993 dibuat tak berdaya. Saat itu, DPP PDI kubu Fatimah mengklaim adanya permintaan dari sejumlah DPC dan DPD PDI mengadakan kongres. Diklaim juga, legalitas Munas tak sah sehingga produknya juga tak sah.
Sejak saat itu PDI terpecah belah. Tetapi pemerintah hanya mengakui PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi – Buttu Hutapea produk kongres yang didukung oleh pemerintah. Anehnya lagi, Soerjadi yang dalam kongres sebelumnya dihadang jadi ketua umum justru dipilih lagi memimpin PDI.
Penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta, Sabtu (27/7/1996) pagi adalah puncak dari dualisme kepemimpinan tersebut. Pendukung Megawati harus angkat kaki dari sana. Demikian juga di daerah, semua kegiatan PDI Megawati dilarang. Kubu Megawati sempat melakukan perlawanan dengan melakukan gugatan ke pengadilan atas terselenggaranya kongres tersebut.
Dualisme kepemimpinan di partai politik ini bukan karena alasan idiologis. Mereka terbelah karena alasan kekuasaan. Nikmatnya kekuasaan mengantarkan mereka pada konflik internal.
Dulu Megawati disingkirkan karena ada anggapan membahayakan penguasa saat itu. Ada yang ketar ketir jika sampai Megawati Soekarnoputri yang memimpin Indonesia. Maklum lah, suara-suara tentang calon presiden baru menjelang pemilu 1997 semakin riuh, dimana nama Megawati Soekarnoputri disebut sebagai calon alternatif. Ada yang kuatir jika sampai Megawati dan PDI yang dipimpinnya mengambil alih kekuasaan.
Seperti yang disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin saat menjawab beritabuana.co, Minggu (7/3/2021) bahwa kekuasaan sejatinya ingin menaklukkan lawan-lawannya atau pihak yang menjadi oposisi. Oleh karena itu, partai-partai yang berlawanan dengan pihak pemerintah pasti akan digoyang, dipecah, dan dihancurkan.
“Begitu tabiat kekuasaan. Tabiat kekuasaan yang ingin lawan-lawannya lemah, pecah, dan tak berdaya. Sehingga kekuasaannya aman,” kata dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Karena itu, lanjut Ujang, sulit rasanya membayangkan demokrasi yang ideal dalam kondisi yang demikian. Karena kata Ujang, demokrasinya hanya ada di atas kertas, faktanya, demokrasi dikangkangi dan di rusak oleh kekuasaan itu sendiri.
Bagaimana dengan nasib PD ? Kita akan melihat permainan babak baru pasca KLB. Sudah pasti dua kubu mengklaim sama-sama sah dan punya legalitas. Bola saat ini ada di tangan pemerintah, PD mana yang diakui oleh pemerintah. (Asim)
