Parpol Indonesia ‘Cemen’ Tak Berani Tegas ‘Yes or No’ Undang Putin

by
Politikus PDI-P, Budiman Sudjatmiko. (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengaku kecewa terhadap parpol di Indonesia, yang tidak berani mengambil sikap tegas soal rencana Presiden Rusia Vladimir Putin hadir ke G20 Bali.

“Saya kecewa. Kita butuh parpol yang tegas yes or no undang Putin,” ujar Budiman dalam diskusi ‘Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Peran dan Kepentingan Indonesia dalam KTT G20’ di Cikini, Selasa (5/4/2022).

Menurut Budiman, memimpin presidensi G20 di Bali mendatang akan mendapat bola panas konflik Rusia vs Ukraina. Dia menilai perang antara Ukraina dan Rusia juga menyangkut perekonomian.

“Perang panas di Ukraina juga jadi perang ekonomi sekarang. Menyangkut India, Jerman, Hungaria dan negara lainnya. Sekarang dampaknya di Jerman naik 30-50 persen soal ritel. Hubungan internasional itu urusan elite doang itu nggak bisa,” ucapnya.

KTT G20 Diundur

Soal usul KTT G20 Diundur terkait polemik Putin Datang, Wakil Ketua Komisi Kajian MPR Martin Hutabarat, menyatakan kesetujuannya. Ia bahkan ikut mengusulkan penyelenggaraan KTT G20 diundur ke 2023. Martin bicara potensi tidak lengkapnya negara yang hadir jika G20 tetap digelar 2022.

Hal itu berkaitan dengan kehadiran Presiden Rusia Putin. Beberapa negara seperti Amerika hingga Kanada menolak Putin diikutsertakan.

“Kemarin PM Kanada sudah meminta Indonesia tidak mengundang Putin ke KTT G20 di Bali. Keinginan Kanada ini sama dengan Amerika dan Australia yang sudah lebih dulu meminta agar Presiden Rusia Putin tidak diikutkan dalam KTT G20 di Bali,” kata Martin, Sabtu (2/4/2022)

Martin mengusulkan penyelenggaraan G20 ditunda. Menurutnya, penundaan itu lebih baik dibanding tetap diselenggarakan namun hanya sedikit negara yang hadir.

“Kita menyarankan agar Indonesia dengan hati-hati mempersiapkan opsi kedua sambil tetap menjaga independensinya yaitu mengusulkan kepada negara-negara Anggota G20 agar KTT G20 Oktober 2022 ini diundur ke tahun depan. Ini jauh lebih realistis dilakukan dari pada memaksakan pelaksanaan KTT tapi diboikot oleh mayoritas anggotanya. Ini akan mempermalukan Indonesia juga sebagai tuan rumah,” tuturnya. (Ram)