BERITABUANA.CO, LITHUANIA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Lithuania Gabrielius Landsbergis kembali menegaskan komitmen negaranya untuk tidak menggunakan vaksin Sputnik V yang diproduksi Rusia, meski vaksin itu telah disetujui Uni Eropa. Pasalnya, pemerintahan negara tersebut merasa ada motif politik di balik penjualannya. Mereka pun hanya akan mengandalkan vaksin Barat.
Sebelumnya, di awal bulan ini, Perdana Menteri Lithuania Ingrida Simonyte mengatakan bahwa ia yakin ada permainan politik yang dimainkan Rusia melalui vaksinnya. Pernyataan ini diamini Landsbergis dalam wawancara dengan penyiar berita CNN, Becky Anderson.
Dilansir dari CNN pada Rabu (24/2/2021), Landsbergis mengungkapkan bahwa sekitar 1 juta orang telah divaksinasi di Rusia menggunakan Sputnik. Sementara itu, sekitar miliaran dosis lainnya dijanjikan untuk negara lain di seluruh dunia.
Serupa dengan perdana menterinya, menteri luar negeri itu heran mengapa Rusia tidak memprioritaskan vaksin itu untuk rakyatnya sendiri sebelum menjualnya ke negara lain.
“Jadi, saya lihat Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) rela menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan vaksinnya. Itulah vaksin yang bisa kami percaya. Lithuania akan bersama negara-negara yang mengutamakan vaksin Barat,” ungkapnya.
“Uni Eropa dan negara lainnya tak bisa menyediakan vaksin Moderna, Pfizer, atau AstraZeneca untuk negara seperti Ukraina, Georgia, Moldova, dan wilayah timur lainnya. Jadi, mereka terpaksa menerima Sputnik V atau vaksin China,” sambungnya.
Ia juga mengerti sejumlah negara berada dalam posisi yang sulit. Misalnya, Rusia masih berperang dengan Ukraina.
“Orang-orang tewas di garis depan. Jadi, bagi mereka, ini bukan semata pilihan kesehatan, tetapi juga pilihan moral. Bisakah kita membeli obat yang dibutuhkan dari musuh?” ujarnya.
Landsbergis pun mengingatkan tidak seharusnya menempatkan kawan dalam posisi seperti itu.
Sementara itu, hasil tinjauan sejawat vaksin Sputnik V Rusia telah dirilis di The Lancet. Negara itu juga mengklaim vaksinnya mendapat banyak ulasan bagus dari pakar medis. Hungaria telah menyetujuinya, sedangkan Jerman masih mempertimbangkannya. (Kds)
