BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST menilai pemerintah kehilangan kepekaan atas kondisi saat ini. Dia menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya lagi sakit, tapi juga sedang dilanda banyak bencana.
Pemotongan anggaran belanja KLHK tahun anggaran 2021 sebesar Rp 519.378.525.000,00 merupakan bukti pemerintah tidak sensitif terhadap kondisi hutan Indonesia yang semakin turun,” kata Johan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2/2021).
Seharusnya, lanjut Johan, diperlukan komitmen pemerintah untuk menjaga kawasan hutan agar kehidupan terhindar dari banyak bencana akibat ulah kita sendiri. Dia menyatakan bahwa pemotongan anggaran KLHK secara sepihak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah bukti kebijakan yang tidak pro lingkungan.
Karena menurut Johan bahwa Rp500 Miliar lebih yang dipotong tersebut diambil dari 67% anggaran program pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Padahal pemerintah pusat sepenuhnya yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka menjaga kecukupan kawasan hutan,” tuturnya lagi.
Legislator dari dapil NTB ini menyesalkan pernyataan pemerintah bahwa bencana banjir dan tanah longsor hanya disebabkan oleh faktor curah hujan dan perubahan iklim. Padahal menurut Johan timbulnya bencana banjir dan longsor lebih dominan disebabkan adanya perilaku eksploitasi yang mengganggu keseimbangan ekosistem alam sehingga lingkungan alam berubah total.
“Juga akibat banyaknya kerusakan sungai-sungai dan menurunnya permukaan tanah setiap tahun serta laju deforestasi atau kerusakan hutan yang terus meningkat setiap tahun,” papar politisi PKS ini.
Selanjutnya Johan meminta Menteri LHK untuk segera menindaklanjuti hasil raker sebelumnya yang menugaskan KLHK Menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung DAS (daerah aliran sungai) dan hutan lindung serta pembelaan masyarakat di Kawasan hutan.
“Saya minta KLHK untuk selalu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan rehabilitasi DAS dan pelaksanaan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajibannya yang harus dilakukan, jika tidak maka harus segera dilakukan pencabutan izin usaha bagi perusahaan tersebut,” tegas Johan.
Untuk itu, wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini meminta agar KLHK selalu berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dan longsor dengan cara menghentikan perubahan peruntukan Kawasan hutan serta berupaya menghentikan pemberian izin penggunaan Kawasan di wilayah DAS. Selain itu, perlu evaluasi total dari KLHK mengenai pelaksanaan program konservasi sumberdaya alam dalam rangka melestarikan keanekaragaman sumberdaya hayati.
“Karena kenyataan saat ini dari 546 kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab KLHK banyak yang telah mengalami kerusakan dan berubah fungsi menjadi kebun karet dan sawit serta merebaknya kasus illegal loging di Kawasan tersebut,” urainya lagi.
Dalam kondisi penuh prihatin pada masa pandemic yang semakin tidak terkendali ini dan banyaknya musibah bencana banjir dan longsor di berbagai daerah di tanah air maka pemerintah mesti memprioritaskan upaya pemulihan kerusakan hutan dan lingkungan hidup demi keselamatan rakyat dan lingkungannya, demikian Johan Rosihan. (Kds)
