BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengatakan bila tujuan pengaktifan kembali polisi siber untuk mengurangi maraknya peredaran berita bohong dan ujaran kebencian, maka hal tersebut patut diapresiasi.
Hal itu menanggapi rencana pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD untuk memasifkan kembali polisi siber di awal tahun 2021.
“Saya kira secara umum patut diapresiasi. Meskipun demikian, ada dua catatan yang harus diperhatikan,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/12/2020).
Ia mengingatkan, polisi siber ini jangan justru menambah jumlah aktor yang bertanggung jawab dalam keamanan siber. Karena, imbuhnya, Bareskrim Polri sudah memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber, bahkan sejak 2019 sudah ada Patroli Siber.
“Apakah polisi siber yg dimaksud oleh Menkopolhukam itu berbeda dengan yang sudah ada di Polri? Kemudian, jika memang polisi siber nanti merupakan organisasi baru, seperti apa kedudukan dan hubungannya dengan Kementerian kominfo dan BSSN yang juga punya wewenang menjaga keamanan siber?,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Pada catatan kedua, Hasanuddin, di negara manapun mengurangi peredaran berita bohong atau ujaran kebencian tidak cukup hanya dengan menangkap orang.
Karena itu, Hasanuddin menyarankan Pemerintah sebaiknya juga semakin mengintensifkan kampanye atau sosialisasi anti-hoax secara masif, khususnya ke generasi muda kita.
“Bagaimana pun juga, lebih baik mencegah daripada hanya mengobati,” pungkasnya. (Jal)
